Wakil ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, mengatakan bahwa revisi UU Pilkada diperlukan karena ada situasi yang tidak diduga yaitu soal Golkar dan PPP itu yang kepengurusannya masih bersengketa di pengadilan.

Dewan Perwakilan Rakyat tetap akan mengupayakan agar Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah serentak direvisi. Revisi dilakukan agar Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan bisa ikut Pilkada.

Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo angkat bicara terkait rencana revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

DPR tengah menggodok RUU Larangan Minuman Beralkohol yang melarang secara total produksi, distribusi, penjualan, sampai konsumen minuman beralkohol. Seperti apa ancaman pidananya?

DPR sedang menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang isinya melarang produksi dan penjualan secara total segala jenis minumal beralkohol. Namun ada pengecualian untuk beberapa kondisi. Apa saja?

DPR mempersiapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang melarang semua produksi, peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol. PPP dan PKS sebagai dua partai yang mengusung RUU ini, pertimbangannya cukup gamblang.

Fraksi PPP dan PKS DPR mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) baru berjudul RUU Larangan Minuman Beralkohol. Isinya soal pelarangan total terhadap produksi, perdagangan, sampai konsumsi minuman beralkohol. Bagaimana detail RUU tersebut?

DPR RI tengah mempersiapkan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol. Undang-undang ini melarang peredaran semua jenis minuman keras yang mengandung alkohol dari nol persen sampai oplosan.

Sekitar 20 hakim muda yang tergabung dalam FDHI menyambangi gedung DPR untuk memberi masukan soal Rancangan UU Jabatan Hakim. Mereka diterima Ketua Baleg Sareh Wiyono.

DPR periode 2014-2019 memperbanyak masa reses hingga 5 kali dengan dalih lebih memperhatikan konstituen. Namun hal ini berakibat waktu pembahasan Rancangan/Revisi Undang-undang (RUU) lebih sedikit dan terancam molor.