Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini masih terus menuai pro dan kontra. Tak hanya dari kalangan pemerintah dan BI, tapi pro dan kontra juga datang dari para pelaku industri jasa keuangan itu sendiri.

Draf Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) telah dirampungkan. Tim perumus RUU JPSK akan segera mengirimkannya ke DPR dalam waktu dekat.

OJK nantinya akan melepas kewenangan BI dalam melakukan pengawasan terhadap bank. Namun, dalam draf RUU OJK, bank sentral masih boleh inspeksi langsung tetapi secara bersama-sama.

Penetapan bank gagal nantinya akan menjadi kewenangan murni Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan jika OJK telah berdiri. Sebelumnya, bank dinyatakan gagal melalui proses Rapat Dewan Gubernur BI.

Pemerintah akan kembali mencari dana Rp 4 triliun melalui lelang 4 seri Surat Utang Negara (SUN) yang akan dilakukan pada 6 Juli 2010.

BI menegaskan, pajak sektor keuangan yang menjadi usulan negara-negara Eropa dan AS di G-20 tidak akan diterapkan di Indonesia.

Bursa saham Asia menguat, dipimpin oleh perusahaan telekomunikasi dan keuangan. Berikut market flash eTrading Securities.

Sejak 2005, LPS telah melikuidasi 27 bank. Bank yang dicabut izinnya tersebut hampir seluruhnya dikarenakan moral hazard dari pengurus dan pemiliknya yang merupakan keluarga sendiri.

LPS mempersilahkan nasabah Bank IFI untuk menuntut ke Pengadilan terkait dana mereka yang tidak kembalikan akibat menerima cash back. LPS mengklaim telah melakukan penjaminan sesuai UU.

Bapepam LK akan menambah kewenangannya dalam mengawasi lembaga keuangan di dalam negeri,  yang ter‌indikasi membahayakan dana nasabah.