detikFinance

Selesai Diselaraskan, RPP Pesangon Segera Dibawa ke Presiden

RPP Pesangon sudah selesai diselaraskan dengan UU lainnya. RPP Pesangon selanjutnya disampaikan ke Presiden.

Jumat, 07 Des 2007 11:44 WIB

detikNews

3 Jalan Landai di Istana Negara untuk Penyandang Cacat

Istana Negara mengundang 320 penyandang cacat. Fasilitas khusus untuk undangan pun disediakan yaitu 3 jalan landai.

Kamis, 06 Des 2007 10:16 WIB

detikNews

Rame-rame Tanam Pohon di Setneg dan Istana

Sementara Presiden SBY mencanangkan gerakan penanaman pohon di Bogor, Mensesneg mengelar acara serupa di Setneg dan Istana.

Rabu, 28 Nov 2007 09:48 WIB

detikNews

Panglima TNI Ajukan 3 Nama Penggantinya ke SBY

Sebelum lengser, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengirim surat ke Presiden SBY. Isinya pemberitahuan dirinya akan pensiun dan mengajukan 3 calon penggantinya.

Selasa, 27 Nov 2007 11:25 WIB

detikNews

Mencari Pak Mochtar

Mohon bantuan para pembaca detik, apabila melihat Pak Mochtar hubungi ke nomor telepon 081586692690. Bapak ini meninggalkan rumah dengan menggunakan celana pendek batik dan berbaju kaos abu-abu.

Kamis, 08 Nov 2007 15:37 WIB

detikFinance

GBK akan Dikelola BLU

Untuk memudahkan pengelolaaan, Gelora Olahraga Bung Karno (GBK) akan dialihkan pengelolanya dari Setneg ke suatu Badan Layanan Umum (BLU).

Rabu, 07 Nov 2007 14:06 WIB

detikFinance

Pinjam Lahan Kehutanan Wajib Bayar PNBP

Perusahaan yang menggunakan lahan kehutanan tak perlu menyediakan lahan pengganti. Cukup dengan membayar PNBP ke negara.

Selasa, 06 Nov 2007 14:03 WIB

detikNews

Dephub: PP Eks PNS PT KA Tinggal Selangkah Lagi

SPKA yang mengancam mogok massal diminta bersabar. PP yang mengatur penyesuaian pensiun bagi eks PNS Dephub pada PT KA akan kelar sebentar lagi.

Selasa, 06 Nov 2007 07:55 WIB

detikNews

Renovasi Rumah Dinas DPR di Kalibata Tak Perlu Izin Setneg

Pemerintah tidak akan mencampuri rencana Setjen DPR-RI melakukan renovasi terhadap kompleks perumahan anggota DPR-RI di Kalibata, Jakarta Selatan.

Senin, 05 Nov 2007 13:16 WIB

detikNews

Aset Pemerintah di Mega Kuningan dkk Harus Didata Ulang

Aset pemerintah di kawasan khusus seperti Mega Kuningan dan Senayan dianggap tak jelas pengelolaannya. Pemprov DKI Jakarta diminta mendata kembali aset-aset itu.

Rabu, 31 Okt 2007 17:16 WIB