Nama SBY dicatut adik buron KPK Anggoro Widjojo, Anggodo. SBY tidak perlu mengklarifikasi, tapi harus menyelidiki oknum-oknum yang terlibat.

Presiden SBY diimbau agar jangan diam melihat polemik tentang rekaman yang menyangkut rekayasa 2 pimpinan KPK. Jika penyelidikan Polri macet, Presiden harus bertindak.

Bukti rekaman suara yang mirip pejabat Kejagung dan kepolisian harus diungkap. Jika ini dilakukan, Bibit dan Chandra bisa bebas tanpa harus melewati persidangan.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang menyatakan tak ada rekayasa dalam kasus pimpinan KPK. Sikap Kapolri yang defensif ini dipertanyakan dan dinilai tidak profesional.

Sejumlah nama petinggi Kejaksaan Agung disebut-sebut dalam rekaman rekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK. Untuk mencari kebenaran apakah ada oknum Kejaksaan yang terlibat atau tidak dalam perbincangan itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji diminta cepat mengambil tindakan.

Presiden SBY diminta bersikap soal adanya dugaan rekayasa dalam kasus 2 wakil ketua KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi harus ditindak.

KPK diminta untuk segera mengusut rekaman yang mereka miliki. Publik akan mengetahui siapa aktor intelektual grand design kriminalisasi dua pimpinan KPK.

Jaksa Agung telah meminta klarifikasi kepada petinggi Kejagung yang namanya mencuat dalam rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Jika bukti cukup, Kejagung siap menindaklanjutinya.

Rekaman adanya dugaan rekayasa dua pimpinan KPK sebaiknya segera diungkap ke publik. Hal tersebut penting untuk melakukan reformasi besar-besaran penegakan hukum di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera membeberkan bukti rekaman rekayasa dalam penetapan tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Publik harus tahu kalau memang ada upaya sistematis untuk menghancurkan KPK.