BRI usulkan pembatasan operasional bank-bank asing di Indonesia. Ini dilakukan sebagai upaya agar perbankan nasional lebih banyak berperan pada pembiayaan sektor riil.

Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa diminta lebih cerdas menangani kasus-kasus hukum sepele yang dialami masyarakat kelas bawah. Sebab, keberhasilan hukum bukanlah dinilai dari kesuksesan untuk menjebloskan orang ke balik jeruji penjara.

Lima belas produk unggulan nasional bisa memberikan kontribusi devisa hingga US$ 150 miliar dalam periode 5 tahun (2010-2014) jika dimanfaatkan secara maksimal.

SBY mengingatkan ada 5 tugas atau PR yang harus ditingkatkan dan dipertahankan Indonesia dalam rangka swasembada pangan pokok. Apakah itu?

Inilah gambaran hukum di Indonesia yang tidak menghantarkan pada keadilan. Permasalahannya tidak sekedar menyangkut aparat saja. Tapi, yang lebih dominan terletak pada sistem peradilannya. Banyak celah untuk manipulasi hukum.

Presiden SBY akan menjadi saksi penyerahan 200 sapi betina bunting kepada desa-desa tertinggal. Bantuan ini diharapkan bisa menggairahkan peternakan di desa-desa tertinggal.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendorong seluruh Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk melakukan ekspor barang jadi produk perkebunan dalam menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA).

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memprioritaskan pada kasus-kasus besar seperti kasus korupsi SKRT di Dephut. Namun, Satgas juga memberi perhatian pada kasus kecil seperti Nenek Minah, yang dihukum karena mencuri  kakao.

BPS mengumumkan nilai ekspor Indonesia selama periode Januari-November 2009 mencapai SU$ 103,15 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 19,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2008.

Penegakan hukum mengalami ujian berat. Ada kecenderungan masyarakat menyelesaikan masalah di luar proses hukum. Bahkan, dengan mengerahkan people power.