Sidang lanjutan kasus penyelewengaan dana hibah bansos Pemkot Bandung tahun 2012 yang melibatkan Mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Herry Nurhayat kembali digelar. Hakim kesal dengan keterangan saksi yang berbelit.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberi penjelasan soal dana Bansos yang menjadi polemik. Sudah menjadi rahasia umum kalau dana itu banyak dimanfaatkan oleh kepala daerah jelang Pilkada. Dana Bansos akan dievaluasi. 

Pemerintah akan menghapus dana bantuan sosial (bansos) terbatas. Penghapusan dilakukan karena selama ini bansos digunakan untuk keperluan yang tidak terlalu penting.

Terpidana kasus suap hakim bansos hakim Pemkot Bandung Herry Nurhayat kembali menjalani sidang. Mantan Kepala DPKAD Kota Bandung tersebut jadi terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Hibah Bansos Tahun 2012. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara.

KPK menyambut baik upaya Kemendagri untuk menerapkan sistem akuntasi pemerintahan yang berbasis akrual. Zulkarnain pun menyampaikan sejumlah permasalahan pengelolaan keuangan.

Sekretaris Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Iqbal Wibisono, ditahan oleh Pengadilan Tipikor Semarang karena kasus dugaan korupsi bansos pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman satu tahun empat bulan dan denda Rp 50 juta subsider kurungan satu bulan dan denda Rp 50 juta kepada mantan anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet.

Mendagri, Tjahjo Kumolo, berjanji akan menghapus dua Permendagri yang mengatur Bansos. Selama ini, kata dia, ada lima faktor yang menyebabkan PNS di lingkungan Kemendagri sering terjerat kasus hukum. Salah satu yang sering menjerumuskan PNS ke penjara itu adalah penyaluran dana hibah dan Bansos.

Kejati Sulsel menahan 4 tersangka kasus korupsi Bantuan Sosial pada tahun 2008 yang merugikan negara Rp 8,8 miliar, yakni Adil Patu, mantan anggota DPRD Sulsel, Mustagfir Sabri, anggota DPRD Makassar dari fraksi Hanura, Mujiburahman, mantan anggota DPRD Makassar dan Kahar Gani, pengurus DPD I Golkar Sulsel.

Jaksa pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Bupati Cirebon Dedi Supardi terkait penyelidikan dana bantuan sosial.