Pasca pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) langsung turun tangan mengaudit BP Migas. Jenis auditnya adalah untuk tujuan tertentu.

Dua mantan pejabat BI telah KPK tetapkan sebagai tersangka baru skandal bailout Bank Century. Kemajuan proses hukum itu disambut baik. Namun ada beberapa lagi yang juga tercantum dalam hasil audit BPK sebagai orang yang terlibat pengucuran dana talangan Rp 6,7 trilyun itu.

KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi terkait kasus Hambalang. Kali ini KPK memeriksa mantan Kepala Biro Umum Kemenpora Fadilah Mursyid 

Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso mengakui perusahaannya menerima dana Rp 63 miliar proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Duit itu menurutnya sebagai uang muka pengerjaan instalasi kelistrikan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengusutan penyelewengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kasus itu seharusnya dituntaskan melalui proses hukum bukan jalur politik.

"Itu sudah sesuai kontrak. Kontrak saya berbunyi ada uang muka. Saya tidak melanggar kontrak sedikitpun dan itu sudah ada approval dari empat institusi," ujar Dirut Dutasari Machfud Suroso.

Pengacara empat pegawai PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menyatakan keberatan terhadap penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap kliennya. Penahanan itu dinilai tak mempunyai alat bukti yang cukup sehingga menjadi cacat hukum.

BAKN DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi atas temuan penyelewengan dalam proyek Hambalang. Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani menilai langkah interpelasi tidak diperlukan. Menurutnya, lebih baik KPK diberi kesempatan untuk menyelesaikannya.

Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai dorongan penggunaan hak interpelasi DPR terkait kasus Hambalang patut diapresiasi, namun tetap mengedepankan aspek penegakan hukum.

KPK juga mulai menelusuri mengenai persetujuan kontrak tahun jamak dalam proyek pembuatan pusat olahraga Hambalang. Hari ini KPK memanggil pengelola teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani proyek Hambalang, Dedi Permadi.