Pemerintah Indonesia siap bersikap tegas terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Timur Tengah yang bergabung dengan gerakan separatis ISIS. Kewarganegaraan mereka bisa saja dicabut jika terbukti melanggar hukum.  

Ketua PBNU Said Aqil mengklaim tidak akan ada teroris dari Indonesia yang merupakan warga NU. Ia pun mengaku berani menjamin itu. 

Bahaya gerakan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) menjadi perhatian serius pemerintah. Rencananya, pemerintah akan segera melakukan pertemuan dengan pemerintah Irak dan Suriah membahas masalah ISIS.  

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah melakukan pencegahan terhadap paham Islamic State Iraq and Syria (ISIS). Ia berpendapat paham ISIS tidak ‎akan berkembang di Indonesia.

Kepala BNPT Ansyaad Mbai berbicara soal ISIS di kantor Kemenag. Ansyaad menunjukkan peta jaringan teroris di Indonesia di hadapan ormas-ormas Islam.

Menag Lukman Hakim Saifuddin sengaja mengumpulkan seluruh ormas Islam bersama dengan Polri dan BNPT. Hal ini penting dilakukan terkait gerakan ISIS.

Pemberitaan akan keberadaan ISIS yang merebak mendapat perhatian khusus. Ketum MUI Din Syamsuddin meminta pemerintah mengungkap keberadaan gerakan radikal di lingkungan mereka.

Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menyebutkan tidak perlu fatwa dengan adanya ISIS. Sebab kegiatan radikal seperti itu sudah pasti haram.

Kementerian Agama (Kemenag) merespon bahaya radikalisme ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dengan mengundang Kapolri, Ka BNPT, dan ormas Islam seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah.

Menag Lukman Hakim Saifuddin akan mengumpulkan para pimpinan ormas Islam, para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat, serta pejabat di lingkungan Kementerian Agama, untuk membahas ISIS. Rencananya acara akan dilakukan Sabtu (9/8/2014) besok.