Rapat paripurna DPR siang tadi batal mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ‎masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Paripurna mengembalikan pada Badan Legislasi untuk menggelar rapat kembali soal posisi UU MD3 sebelum dibahas.

Sidang paripurna DPR hari ini menunda penetapan revisi UU MD3 masuk ke dalam Prolegnas 2014. Akibatnya, politikus PDIP Arief Wibowo bahwa konflik di DPR akan makin panjang.

Sidang paripurna DPR menunda pengesahan revisi UU MD3 masuk ke dalam Prolegnas 2014 dan kembali ke Badan Legislasi. Menkum HAM Yasonna Laoly menerima keputusan tersebut karena suara DPD harus diperhitungkan di pembahasan.

Sidang paripurna DPR untuk menetapkan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 ditunda pengambilan persetujuannya. Paripurna memutuskan pembahasan dikembalikan ke Badan Legislasi.

Kisruh Munas Partai Golkar yang terbelah menjadi dua turut dibawa dalam rapat paripurna DPR. Adalah ketua DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie, Aziz Syamsuddin, gerah dengan perintah agar Polri tak mengeluarkan izin untuk munas di Bali.

DPR menggelar sidang paripurna dengan agenda menetapkan revisi UU MD3 masuk ke dalam Prolegnas 2014. Namun, ada sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan aspek kedaruratan dari revisi ini.

DPR mengeluhkan Presiden Jokowi melarang para menteri dan pejabat setingkatnya menggelar pertemuan dengan lembaga wakil rakyat itu. Namun ketika seorang menteri Kabinet Kerja datang ke DPR, bukan sambutan, malam sindiran yang dilontarkan para anggota DPR.

Ketidakikutsertaan dan ketidakterlibatan DPD dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 UU MD3 merupakan kesalahan.

DPR kembali menggelar rapat paripurna, kali ini pembahasannya soal pengesahan Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk Prolegnas dan menjadi inisiatif DPR. Rapat dihadiri seluruh fraksi dengan jumlah anggota DPR sebanyak 334 orang.

Revisi UU MD3 akan disahkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 di sidang paripurna esok hari. Pimpinan DPR optimistis bahwa revisi ini akan selesai sebelum 5 Desember 2014.