Keraguan akan penyelesaian revisi UU Pilkada muncul dari Partai Demokrat. Revisi UU tersebut membutuhkan waktu panjang sehingga tak mungkin selesai di masa sidang IV yang akan berakhir pada 7 Juli 2014 mendatang.

Masa reses yang lama dianggap menjadi salah satu penyebab lambatnya DPR menyelesaikan ‎Rancangan/Revisi Undang-Undang (RUU). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini setuju masa reses dikurangi, tapi dia menolak masa reses dianggap DPR tidak bekerja.

Dua kubu di Partai Golkar tengah mengupayakan per‎damaian atau islah untuk mencapai kesepakatan agar bisa mengikuti 269 Pilkada tahun ini. Di sisi lain, DPR dengan dimotori Koalisi Merah Putih juga mengajukan revisi UU Pilkada agar Golkar bisa mengikuti Pilkada.

Kinerja DPR untuk menyusun atau merevisi Undang-undang ternyata berjalan lambat dalam catatan Badan Legislasi (Baleg). Setelah ham‎pir 7 bulan bekerja, baru dua UU disahkan DPR, itupun Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini terungkap bahwa kinerja legislasi DPR sangat lambat. Indikatornya, baru dua Undang-Undang yang disahkan selama hampir 7 bulan bekerja, itupun berasal dari Perppu pemerintah periode lalu.

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) hari ini, terungkap bahwa DPR sejak dilantik‎ pada Oktober 2014 atau sudah hampir 7 bulan, belum satupun Undang-Undang yang disahkan kecuali Perpu Pilkada dan Perpu Pemda warisan pemerintah periode lalu.

Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat untuk membahas kinerja DPR terkait penyusunan Undang-Undang. Rupanya hingga masa sidang keempat ini, kinerja legislasi DPR tak memuaskan.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengklaim sudah 27 anggota Komisi II yang menandatangani persetujuan revisi UU Pilkada.

Perjalanan mengupayakan dwi kewarganegaraan masih panjang. Meski sudah masuk Prolegnas, belum ada kepastian kapan RUU tersebut akan dibahas oleh DPR mengingat Prolegnas memiliki rentang waktu 5 tahun (2014-2019).

Akibat ada pro dan kontra terkait revisi UU Pilkada di internal Komisi II DPR, keputusan kini diserahkan kepada masing-masing anggota komisi. Anggota yang setuju revisi dapat tanda tangan untuk mengajukan inisiatif secara perseorangan.