MA yang tidak menerima peninjauan kembali (PK) Kejagung atas kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah, dinilai bak memakai kaca matakuda. MA tidak melihat kembali kasus kriminalisasi kedua pimpinan KPK itu.

Kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah telah dinyatakan sebagai rekayasa oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus mereka masih bisa diselesaikan dengan cara deponering atau abolisi.

Kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah terus berlanjut. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap kasus ini bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui deponering atau penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul, menyarankan agar Bibit dan Chandra bersiap menghadapi kelanjutan kasus mereka di pengadilan. Ruhut menilai saat ini sudah tidak memungkinkan bagi Kejaksaan mengeluarkan deponering terhadap kasus mereka.

PKS menilai kasus Bibit-Chandra sudah tidak mungkin di deponering. MA tidak menerima permohonan PK atas SKPP kedua pimpinan KPK yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut, PKS pun menyarankan agar Kejagung melimpahkan kasus Bibit-Chandra ke pengadilan.

Satu-persatu partai politik di DPR mendorong agar Kejaksaan Agung mengeluarkan deponering terhadap kasus Bibit-Chandra. Setelah PD dan Golkar, PAN meminta Kejagung segera mengeluarkan deponering untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra yang menganggu kinerja KPK.

PD mendorong Plt Jaksa Agung, Darmono, agar mengeluarkan deponering terhadap kasus Bibit-Chandra. Sebab, SKPP Bibit-Chandra tak lagi berpengaruh, terlebih MA tidak menerima permohonan PK atas SKPP kedua pimpinan KPK tersebut.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menghormati keputusan MA yang tidak menerima permohonan PK atas SKPP Bibit-Chandra yang diajukan Kejaksaan Agung. Namun jika banyak pihak tidak puas, menurut Ical, bisa saja didorong agar Jaksa Agung mengeluarkan deponering terhadap perkara yang dihadapi dua pimpinan KPK ini.

Tindakan deponeering merupakan upaya hukum paling mujarab menuntaskan kasus Bibit-Chandra. Langkah demikian juga sejalan dengan arahan Presiden SBY agar dicarikan penyelesaian cepat kasus Bibit-Chandra di luar pengadilan.

Pimpinan DPR menahan diri menanggapi putusan MA tidak menerima permohonan PK atas SKPPP kasus Bibit-Chandra yang diajukan Kejaksaan Agung. Putusan itu ranah MA dan Kejaksaan Agung.