Dalam RUU MA yang rencananya akan disahkan setelah masa reses DPR, pasal tentang keberadaan hakim ad hoc dihapus. Hal ini berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi.

Parlemen harus mengesahkan RUU Pilpres sebelum 24 Oktober 2008. Tapi hingga kini masih ada dua isu penting yang masih menjadi bahan tarik-menarik antar partai politik dengan argumen masing-masing.

Keinginan fraksi-fraksi untuk mengesahkan RUU MA sebelum reses bakal tak akan terjadi. Komisi III memutuskan tanggal 24 Oktober yang bertepatan dengan tanggal terakhir rapat DPR adalah waktu penyerahan draf RUU MA kepada paripurna.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri meminta perihal kewenangan Polri digergaji jangan dulu diungkapkan ke publik.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD), mengutarakan isi hatinya. BHD mengatakan bahwa usai masa reses DPR RI ada upaya untuk mengergaji kewenangan Polri.

Komisi III DPR harus secepatnya mencari pengganti Jimly Asshiddiqie yang mengundurkan diri sebagai hakim kostitusi. Sayangnya jadwal Komisi III sudah padat. Pengganti Jimly baru bisa dibahas setelah masa reses.

Jimly Asshiddiqie telah mengajukan pengunduran diri sebagai hakim konstitusi. Komisi III DPR harus cepat mencari pengganti Jimly sebelum masa reses 24 Oktober 2008.

Mengapa sosialisasi seperti ini harus seorang menteri sendiri yang turun tangan? Andi, yang mengaku masih trauma dengan 'Belanda', buru-buru menjelaskan.

Badan Kehormatan (BK) DPR akan memeriksa 5 anggota DPR yang ditahan KPK di sejumlah sel. Kelima anggota itu menjadi tersangka kasus korupsi.

Proses privatisasi 4 BUMN yakni PTPN III, PTPN IV, PTPN VII dan PT Krakatau Steel sudah hampir rampung. Persiapan teknis sudah dilakukan.