KY menggelar wawancara terbuka kepada calon hakim agung. Salah satunya ialah mantan hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi. Dalam wawancara itu Fadlil mengaku pernah menolak pemberian amplop.

MKH dalam tiga hari terakhir menyidangkan hakim nakal. Ada yang dipecat, ada yang cuma diskorsing belaka. Mahkamah Agung (MA) diharapkan banyak belajar dari kasus-kasus tersebut.

Puluhan pengadil menghadapi MKH dan pengawas internal dengan segudang permasalahan. Masalah integritas menempati urutan pertama, dan di posisi kedua soal perselingkuhan. Bagaimana menangkal itu semua?

Tiga hari terakhir, MA dan KY menggelar sidang etik terhadap para hakim nakal. Tidak hanya dari pelosok negeri, tetapi juga dari MA yaitu hakim ad hoc tipikor, Sophian Martabhaya.

Hingga penutupan pendaftaran pada Kamis (21/5) sore, sebanyak 62 berkas masuk ke pansel KY. Mereka melamar untuk duduk di kursi pengawas dan penjaga martabat para hakim se-Indonesia itu.

PN Jaksel mempersilakan KPK melaporkan hakim Yuningtyas Upiek Kartiwati yang memimpin praperadilan eks Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan menyatakan penyidikan Ilham tidak sah.

Ketua MA Hatta Ali mundur dari ucapannya terkait sanksi etik hakim agung Timur Manurung yang diduga melanggar kode etik hakim. Bila dulu Hatta Ali sudah mengantongi putusan, kini dia mengatakan baru mau memusyawarahkan sanksi ke Timur Manurung.

KPK merasa ada yang tidak beres dengan proses persidangan praperadilan yang menyatakan penyidikan terhadap Ilham Arief tidak sah. Oleh karena itu, KPK akan melaporkan hakim Yuningtyas yang memimpin praperadilan eks Walikota Makassar itu.

Hakim ad hoc MA, Sophian Marthabaya cuma diskorsing 13 bulan tak boleh bersidang karena memalsukan identitas untuk poligami. Padahal, KY mengusulkan Sophian dengan hukuman pemecatan.

KY tiba-tiba menarik rekomendasi pemecatan terhadap hakim ad hoc tingkat kasasi, Sophian Marthabaya. Padahal, Sophian nyata-nyata memalsukan akta otentik untuk bisa menikahi istri ketiganya.