detikNews

Petani Buru Diancam Gara-gara Padi Dipanen

Petani Kabupaten Buru mendapat ancaman. Gara-garanya padi yang seyogyanya disiapkan untuk panen raya bersama presiden telah lebih dulu dipanen petani.

Rabu, 15 Mar 2006 19:53 WIB

detikNews

Senator & Dubes AS Temui Kapolri

Di tengah panasnya penutupan PT Freeport, Dubes AS Lyn Pascoe dan Senator AS Russ Feingold menemui Kapolri Jenderal Sutanto. Mau apa?

Jumat, 24 Feb 2006 18:22 WIB

detikNews

PRD Setuju Hak Pilih TNI

Perdebatan soal pemberian hak pilih untuk anggota TNI/Polri masih terus bergulir. PRD setuju jika anggota TNI diikutsertakan dalam Pemilu 2009.

Sabtu, 18 Feb 2006 09:05 WIB

detikNews

Busyro: KY Bukan Ancaman Lembaga Peradilan

Ketua KY Busyro Muqqodas berusaha mendinginkan dahulu atmosfir perseteruan antara lembaganya dengan MA. KY dinilai bukanlah ancaman buat lembaga peradilan.

Selasa, 14 Feb 2006 06:42 WIB

detikNews

PAN Minta Kontroversi Pengintelan DPR Dihentikan

Kontroversi kasus mata-mematai anggota DPR diminta disudahi. Hal itu dinilai tidak berbuah keuntungan malah memperuncing masalah.

Minggu, 12 Feb 2006 17:53 WIB

detikNews

Tifatul: Masalah Intel DPR Sudah Selesai

Presiden PKS menilai pencopotan Dir Intelkam Polda Metro Jaya sudah tepat untuk menyelesaikan intel beras DPR.

Sabtu, 11 Feb 2006 22:19 WIB

detikNews

Kapolri: Tidak Ada Kebijakan Menginteli DPR

Kapolri Jenderal Sutanto mengaku Mabes Polri tidak pernah mengeluarkan kebijakan mematai-matai dua fraksi yang membentuk tim investigasi impor beras.

Rabu, 08 Feb 2006 21:22 WIB

detikNews

Inteli Fraksi PKS dan PDIP, Polri Perlu Minta Maaf

Aksi mata-mata Polda Metro Jaya kepada tim investigasi impor beras yang dibentuk Fraksi PKS dan Fraksi PDIP, terus menuai protes. Polri didesak meminta maaf.

Rabu, 08 Feb 2006 12:39 WIB

detikNews

KPK Tengahi Polri vs Kejagung

Ketua KPK Taufiqurahman Ruki melihat ada masalah antara Polri dan Kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi. "KPK ambil peran," kata Ketua KPK.

Senin, 23 Jan 2006 18:28 WIB

detikNews

Kontras: Penegakan HAM Indonesia Masih Suram

Kontras menilai penegakan HAM tahun 2005 yang dilakukan pemerintah masih suram. Isu-isu HAM tidak lebih sebagai gincu politik yang dilakukan pemerintah.

Kamis, 05 Jan 2006 00:35 WIB