Setelah Sumaryoto, kali ini giliran anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Achsanul Qosasi yang memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR. Berbeda dengan Sumaryoto, Achsanul tampak santai menghadapi panggilan BK DPR.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto telah selesai diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. Usai diperiksa, dia membantah pernah meminta jatah ke BUMN.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Sumaryoto akhirnya memenuhi panggilan BK DPR untuk dimintai klarifikasi soal tudingan meminta jatah kepada direksi BUMN. Tiba seorang diri, Sumaryoto enggan berkomentar kepada wartawan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan merevisi dua dari lima nama yang dilaporkannya ke BK melalui surat pada Rabu (7/11) lalu, yaitu Andi Timo Pangerang dan M Ikhlas El Qudsi. Menurut ketua BK Prakosa, terkait rehabilitasi akan diselesaikan Dahlan Iskan.

"BK mempunyai komitmen dan keseriusan untuk memberantas hal itu. Jadi hari ini saya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya," ujarMenteri BUMN, Dahlan Iskan, usai pertemuannya dengan BK DPR.

"Saya kira apa yang saya dan direksi BUMN sampaikan kemarin sudah merupakan bukti yang kuat. Kalau yang seperti itu belum dianggap. Saya nggak tahu lah, pemberantasan korupsi ini harus bagaimana," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan tak mau ada permainan dan praktik korupsi di BUMN. Tahun depan Dahlan bakal fokus memeriksa sistem tender proyek-proyek BUMN.

Badan Kehormatan DPR mensinyalir sejumlah anggota DPR telah melanggar kode etik dalam perkara 'pemalakan' kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka terancam mendapat sanksi mulai diberhentikan sementara sampai dipecat.

Badan Kehormatan (BK) DPR memanggil direksi tiga BUMN yang disebut dimintai jatah oleh anggota DPR. Menteri BUMN Dahlan Iskan pun memuji langkah tiga direksi tersebut.

Dirut BUMN laporkan dua nama baru anggota DPR pemeras BUMN.