"Presiden Jokowi diingatkan untuk tidak salah lagi memilih orang. Ibarat bola, dia pegang dua kartu kuning," kata peneliti ICW Emerson Yunto

Hari antikorupsi sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Untuk memperingatinya, ICW mengajak siswa-siswi SMP dan SMA untuk menulis surat ke presiden Joko Widodo.

Agustus 2014 lalu, KPK menyatakan agar menetapkan status hukum mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban, dalam kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kemenhut. Namun, tiga bulan berlalu status yang bersangkutan belum juga jelas.

Tugas berat menanti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bahar. Sejumlah pekerjaan rumah menunggu untuk diselesaikan.

Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari ICW, YLBHI, Kontras dan MaPPI UI meminta kejelasan Presiden Jokowi atas penunjukan HM Prasetyo jadi Jaksa Agung. Penunjukan Prasetyo yang juga politisi NasDem ini dinilai kemunduran hukum.

Jutaan masyarakat Indonesia masih belum sejahtera. Tengok saja, mereka yang antre mendapatkan uang Rp 400 ribu. Uang sebanyak itu pun mereka syukuri. Tapi di sisi lain, ada kantor pemerintah yang punya ruangan mewah.

Terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung pilihan presiden Joko Widodo menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum Indonesia. Terutama bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang merasa kecolongan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyikapi pelantikan politisi Nasdem, Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai mantan Jaksa Muda Pidana Umum (Japidum), Prasetyo dinilai tidak memiliki prestasi. 

Kritik datang kepada Presiden Jokowi terkait penetapan Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Pilihan Jokowi pada Prasetyo yang merupakan kader NasDem dinilai tak mencerminkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. 

Kantor mewah SKK Migas dengan aneka rupa fasilitas dikritik. Tak pantas kiranya, saat ada rakyat masih antre tunjangan dan bantuan, segelintir pejabat menikmati fasilitas mewah.