Sikap penggalangan dukungan untuk menggunakan hak interpelasi DPR untuk kebijakan pengetatan remisi koruptor dikritik penggiat antikorupsi. Dibanding menggulirkan hak itu, DPR lebih baik mendukung revisi PP No 28/2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan.

Koalisi Masyarakat Sipil menolak dengan tegas penggalangan dukungan untuk penggunaaan hak interpelasi terkait remisi koruptor yang sedang digalang oleh DPR. Pengusulan itu sama saja memperkuat kesan DPR yang pro koruptor.

Negara ini sepertinya terlalu sopan memperlakukan seorang terpidana korupsi. Ada banyak 'fasilitas' yang membuat para koruptor itu menjadi seperti tidak merasakan efek jera.

Beberapa waktu lalu berhembus kabar bahwa Ariel yang kini masih mendekam di Rutan Kebon Waru akan mendapat remisi. Tak sedikit orang yang sangat menantikan hal tersebut termasuk Andhika 'The Titans'.

Kemenkum HAM Jabar memastikan terpidana kasus penyebaran video porno, Nazriel Irham alias Ariel vokalis eks 'Peterpan' masih meringkuk di Rutan Kebon Waru. Tidak benar Ariel dinyatakan bebas pada akhir 2011 ini.

Vokalis eks Peterpan, Ariel saat ini tengah mendekam di LP Kebon Waru, Bandung karena kasus video porno. Kabarnya, Ariel akan segera bebas karena mendapat remisi. Benarkah?

Kebijakan pengetatan remisi oleh Kemenkum HAM secara substansi tidak menjadi persoalan. Namun, yang menjadi persoalan adalah kontrol terhadap penggunaan kewenangan tersebut.

Dikritik berpihak kepada koruptor tak membuat Golkar bergeming. Partai Golkar tetap mendorong interpelasi pengetatan remisi koruptor.

Moratorium remisi koruptor yang digulirkan oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin serta wakilnya, Denny Indrayana, dinilai sebagai sesuatu yang tidak tepat.

Sekjen PAN meminta anggota DPR dari PAN mempertimbangkan kembali dukungan interpelasi atas pengetatan remisi koruptor. Interpelasi dalam masalah ini dipandang kurang tepat.