Simpang siur soal larangan fotocopy akhirnya diluruskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak ada larangan fotocopy e-KTP bagi warga. Imbauan itu hanya berlaku untuk instansi.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengkhawatirkan ada monopoli dalam pengadaan card reader e-KTP. Menanggapi hal ini, Kemendagri memastikan tak ada unsur monopoli.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menjawab beberapa pertanyaan wartawan tentang e-KTP. Ahok banyak menerima keluhan warga yang e-KTP-nya tak kunjung jadi selang setahun merekam data hingga kewajiban beli <i>card reader</i>.

Komisi II akan memanggil Menteri Dalam Negeri terkait kisruh e-KTP. Program ini akan dievaluasi total karena banyaknya keluhan masyarakat.

Pimpinan Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyarankan Kemendagri mengajak bicara semua stakeholder e-KTP untuk sosialisasi peraturan dan pengadaan card reader.

Ahok, menyebut proyek e-KTP bermasalah. Ia mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusutnya.

Kemendagri bereaksi kereas atas pernyataan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait masalah e-KTP. Ahok disebut arogan karena menyebut proyek itu tak efektif. Bagaimana tanggapannya?

Anggaran proyek e-KTP nasional ternyata lebih dari Rp 6 triliun. Kemenadagri sebagai pelaksana proyek e-KTP diminta profesional.

Komisi II DPR melihat sejumlah kejanggalan dalam realisasi e-KTP. Banyaknya keluhan masyarakat membuat Komisi II DPR akan mengagendakan pemanggilan Mendagri Gamawan Fauzi terkait e-KTP.

Operator telekomunikasi Indosat akan mengalokasikan anggaran sebesar USD 200 juta hingga USD 250 juta untuk desain, produksi, hingga peluncuran untuk satelit Palapa-E yang rencananya diorbitkan pada 2016 nanti.