Partai Gerindra memberikan isyarat kuat akan masuk ke koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Namun PDIP yang juga dirayu untuk bergabung, memutuskan tetap berada di luar koalisi.

PDIP kembali menegaskan sikapnya sebagai oposisi pemerintah. Jika ada kader PDIP yang masuk kabinet, partai akan segera merekomendasikan pemberian sanksi.

Puan Maharani tidak hadir dalam rapat internal yang digelar hingga sore ini masih tanda tanya. Apakah Puan absen karena bertemu dengan Presiden SBY untuk membahas koalisi?

PDIP menjadi partai oposisi merupakan permintaan konstituen dan keputusan kongres. Apabila ada kader yang ingin menjadi menteri sebaiknya keluar dari partai berlambang banteng moncong putih ini.

Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait meminta pemerintahan SBY-Boediono untuk merelakan pihaknya menjadi oposisi sampai akhir masa pemerintahan.

PDI Perjuangan berharap hak angket mafia pajak benar-benar digunakan untuk membongkar kasus-kasus besar. PDIP pun menolak jika hak angket ini hanya dijadikan alat politik Golkar untuk meminta reshuffle atau sekedar untuk membersihkan nama Aburizal Bakrie.

Pergolakan terjadi di Setgab Partai Koalisi terkait pengusulan hak angket pajak. Meski demikian, hal itu tidak akan mempengaruhi sikap PDIP untuk tetap mendorong penyelidikan sistem perpajakan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, menegaskan partainya tetap menjadi oposisi. Kalau ada kader yang ingin menjadi menteri dipersilakan keluar dari PDIP.

Rencana kenaikan tunjangan presiden dinilai tidak tepat saat ini. Pemerintah seharusnya peka merasakan situasi daya beli masyarakat yang masih sulit, karena laju inflasi yang tinggi.

Kenaikan gaji pejabat negara yang akan segera dibahas pemerintah akan melukai 31,02 juta rakyat miskin yang hanya berpenghasilan Rp 232.000 per bulan.