detikFinance

DPD Sesalkan 'Pembelokan' Dana Pemda ke SBI

DPD menyayangkan 'pembelokan' dana pemda sebesar Rp 43 triliun ke dalam SBI. Padahal dana tersebut mestinya untuk pembangunan daerah.

Selasa, 27 Jun 2006 14:31 WIB

detikFinance

Belanja Pemerintah Masih di Bawah 50%

Belanja pemerintah baik pusat maupun daerah ternyata belum maksimal. Hingga 15 Juni, belanja pemerintah pusat mencapai 29,3% PDB, sementara daerah mencapai 40,9% PDB.

Selasa, 27 Jun 2006 13:35 WIB

Moneter

Cadangan Devisa RI Diprediksi Bertambah US$ 6,8 Miliar 2006

Meski sebagian dipakai untuk melunasi utang ke IMF, namun cadangan devisa RI diprediksi masih bisa bertambah hingga US$ 6,8 Miliar pada tahun 2006.

Selasa, 27 Jun 2006 13:33 WIB

detikFinance

Pemda 'Belokkan' Dana ke SBI

Pusat defisit, pemda surplus. Tapi sayang, surplus pemda itu bukan untuk pembangunan, melainkan 'dibelokkan' ke SBI. Jumlahnya pun mencapai Rp 43 T! Wuihh!

Selasa, 27 Jun 2006 12:05 WIB

detikNews

Usulan DPD Soal Amandemen UUD 45 Dinilai Prematur

Usulan DPD untuk mengamandemen UUD 1945 menyangkut kewenangan DPD dinilai terlalu terburu-buru.

Selasa, 27 Jun 2006 00:11 WIB

detikNews

Mendiknas: Silakan Gugat Saya

Ancaman gugatan class action korban UN tidak membuat Mendiknas gentar. Dia mempersilakan siapa saja yang tidak puas melakukan hal itu.

Senin, 26 Jun 2006 12:20 WIB

detikNews

Perguruan Tinggi yang Tolak Lulusan Paket C Bisa Dituntut

Semua Perguruan Tinggi (PT) harus menerima siswa lulusan ujian Paket C. Jika PT menolak, siswa bisa menuntut lewat jalur hukum.

Senin, 26 Jun 2006 11:58 WIB

detikNews

Mendiknas Pilih Sembunyi di Balik Wapres Soal UN Ulangan

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menolak UN ulangan, seolah menjadi tameng oleh Mendiknas Bambang Sudibyo untuk memberi pernyataan yang sama.

Senin, 26 Jun 2006 11:32 WIB

detikNews

Mendiknas Juga Tolak UN Ulangan untuk Siswa SMP

Nasib siswa SMP yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) akan senasib dengan kakak mereka di SMA. Tidak akan ada UN ulangan.

Senin, 26 Jun 2006 11:10 WIB

detikNews

Keinginan DPD untuk Amandemen UUD 1945 Dinilai Prematur

Keinginan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 sebagai keinginan prematur.

Minggu, 25 Jun 2006 09:35 WIB