Penutupan masa sidang DPR dalam rapat paripurna hari ini menyisakan satu tugas yaitu revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ‎(MD3). 

Dewan Perwakilan Rakyat tak bisa memenuhi target untuk menyelesaikan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (UU MD3) sebelum Jumat (5/12/2014) besok.

Dewan Perwakilan Rakyat gagal mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebelum Jumat (5/12/2014) besok.

DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk ke dalam program legislasi nasional (2014).

Revisi Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya diketok dalam rapat paripurna untuk mulai dibahas dalam Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Hanya tersisa dua hari UU itu dibahas sebelum 'deadline' 5 Desember.

Rapat konsultasi pengganti Bamus tela‎h selesai membahas kelanjutan revisi Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Permintaan DPD agar Badan Legislasi (Baleg) DPR ikut merevisi materi dalam 13 pasal di Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi bahan pertimbangan DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pembahasan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) selesai sebelum Jumat (5/12/2014).

Dalam rapat dengan Baleg DPR, DPD meminta 13 poin ‎atau pasal dalam UU MD3 ikut diubah. Permintaan yang dinilai bakal membuat pembahasan revisi UU MD3 molor itu belum bisa diputuskan oleh Baleg.

Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan perubahan di 13 pasal dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Bagaimana nasib revisi UU MD3?