DPR menyoroti keberadaan PT Freeport di Papua yang beberapa pekan ini mengalami kisruh. Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Freeport tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Kementerian ESDM masih terus memperjuangkan renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport. Fokus renegosiasi kontrak karya terutama terkait dengan royalti ke negara.

Pemerintah diminta tidak takut melakukan renegosiasi kontrak pertambangan, tanpa terkecuali. Apalagi untuk Freeport, royalti 1% dianggap tidak adil dan sangat kecil.

Pemerintah cuma mendapatkan jatah 9,36% saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah tak bisa tambah kepemilikan karena terganjal aturan divestasi saham yang dibuat pemerintah masa lalu.

Pemerintah mendukung rencana para produsen timah untuk menghentikan sementara ekspor menyusul harganya yang terus merosot.

Kementerian ESDM akan pelan-pelan menawarkan renegosiasi kontrak pertambangan ke Freeport. Pemerintah tak mau keras. Saat ini royalti emas Freeport ke pemerintah cuma 1%.

Sejak mulai menambang tembaga dan emas di Papua pada 1967, PT Freeport Indonesia hanya memberikan bagian royalti 1% ke pemerintah Indonesia. Saatnya pemerintah tegas.

Pemerintah RI dan Freeport masih terus melakukan renegosiasi kontrak karya pengelolaan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Namun renegosiasi kontrak karya itu berjalan sangat alot.

PT Freeport Indonesia harus tunduk UU pertambangan baru, sehingga setiap upaya renegosiasi kontrak harus dilakukan. Jika tidak, kontrak karyanya bisa diterminasi.

Produksi emas Indonesia per tahun bisa capai 120 ton dan terbesar dikuasai tambang Grasberg milik Freeport di Papua. Pemerintah tak mau emas yang banyak ini diekspor jor-joran tanpa hasil jelas ke luar negeri.