Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Anas Urbaningrum yakin Presiden SBY akan memperhatikan secara sungguh-sungguh rekomendasi dari Tim 8. Namun Anas mengingatkan bahwa status rekomendasi Tim 8 ini hanyalah saran semata.

Presiden SBY diminta tidak menjadi tameng Polri dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Bibit dan Chandra. Presiden SBY didesak mencopot Kapolri dan Jaksa Agung sebagai kompensasi ketidakprofesionalan kinerja keduanya.

Sekitar 20 mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam, berunjuk rasa di depan Kejaksan Tinggi Jabar, Jalan RE Martadinata Bandung, Selasa (11/9/2009). Sambil bernyanyi, mereka menyebut kantor Kejati dengan sebutan 'Sarang Koruptor'.

Kejagung diimbau tidak memaksakan diri melimpahkan kasus 2 pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. Bila bukti-buktinya lemah, Kejagung berhak menghentikan kasus dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Ratusan orang mahasiswa pendukung KPK mendatangi gedung DPRD DIY. Mereka meminta anggota dewan melakukan kontrak politik mendukung gerakan antikorupsi.

Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Unpas Bandung menggelar unjuk rasa di Kantor Kejati Jabar, Jalan Martadinata. Mereka menuntut reformasi lembaga-lembaga peradilan di Indonesia.

Pemaparan Kapolri Bambang HD yang kaitkan Nurcholis Madjid dalam kasus Chandra Hamzah tidak berdasar data akurat. Pihak keluarga Cak Nur mendesaknya meminta maaf terbuka.

Berbagai pernyataan Kapolri terkait kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah selalu dibantah dan terbantahkan. Diduga karena gundah gulana, BHD tidak mampu menyaring dengan benar informasi yang diberikan oleh anak buahnya.

Sahabat karib almarhum Nurcholis Madjid (Cak Nur), Utomo Dananjaya, membantah kedekatan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban dan pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah

MS Kaban membantah memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah. Menurutnya, kedekatannya dengan Chandra hanya karena sama-sama mantan aktivis HMI.