Jajaran Pimpinan KPK mengaku tidak gentar terhadap intervensi atau ancaman dari pihak luar terkait kasus suap di Kemenpora. Menurut Ketua KPK, seandainya terdapat ancaman, hal itu malah merugikan pihak yang pengancam.

Partai Golkar mendukung penuntasan kasus dugaan suap di Kemenpora. Golkar meminta agar hukum diterapkan tanpa tepang pilih.

Tudingan miring pada Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dipatahkan pengacara Rosa, Djufri Taufik. Kabar bahwa Nazaruddin terima uang Rp 25 miliar menurut Djufri tidak benar.

KPK belum berencana memeriksa Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin yang disebut-sebut menerima jatah Rp 25 miliar dari proyek Kemenpora. KPK masih mendalami dugaan keterlibatan politisi tersebut.

Meski sudah membantah, Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin terus diterpa isu miring. Kali ini, dia dituding mendapat jatah Rp 25 miliar dari proyek di Kemenpora. Benarkah?

Kasus suap di Kemenpora diduga menyeret keterkaitan politisi Partai Demokrat, M Nazarudin. Namun KPK tidak perlu khawatir mengusutnya karena Presiden mendukung pemberantasan korupsi.

Mirdo Rosalina Manulang dan pengacara barunya, Djufri Taufik tak kompak terkait kedudukan PT Anak Negeri dalam kasus suap Wisma Atlet di Palembang. Apa tuh?

Tersangka kasus suap kemenpora Wafid Muharam beralibi uang yang diterimanya saat tertangkap tangan KPK merupakan dana talangan proyek wisma atlet Sea Games dari PT Duta Graha Indah. Nah alasan ini dinilai blunder.

Direktur Marketing PT Anak Negeri Mirdo Rosalina Manulang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap Wisma Atlet Palembang. KPK saat ini tengah menyelidiki kaitan dengan perusahaan itu.

Para tersangka dugaan suap di Kemenpora beralasan tidak ada suap dalam kasus itu. Alibi yang dipakai, cek Rp 3,2 miliar dari PT Duta Graha Indah adalah dana talangan. Bagaimana tanggapan Kemenkeu?