Panitia Khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memanggil Pertamina sekitar awal Februari 2009 mendatang. Pansus akan menanyakan tentang pembentukan Integrated Supply Chain (ISC).

KY melaporkan 6 orang calon hakim agung yang baru selesai diseleksi kepada Ketua DPR Agung Laksono. Artinya, masih tersisa 8 orang calon hakim agung lagi untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Agung (MA).

Forum Agamawan Peduli RUU Pengadilan Tipikor (FAPP) bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono. FAPP mendesak Agung agar RUU Pengadilan Tipikor segera disahkan sebelum Pemilu legislatif April 2009.

Pelayanan haji yang buruk memunculkan dugaan adanya gratifikasi pada penyelenggaraan haji. DPR menggodok langkah untuk mengajukan hak angket untuk pelaksanaan haji tahun ini.

Dua anggota Komisi VIII DPR, ST dan SA, diduga menerima gratifikasi sebesar US$ 2.845 dalam perjalanan dinas saat meninjau pelaksanaan ibadah haji 2006. ICW mengadukan mereka ke Badan Kehormatan DPR.

Para anggota DPR tukang bolos tidak hanya diusulkan diumumkan namanya. Tapi para tukang bolos ini juga diusulkan dipotong gajinya. Jumlah potongan disesuaikan jumlah ketidakhadiran.

PDIP tidak setuju jika nama anggota DPR yang kerap bolos diumumkan kepada masyarakat di akhir tahun 2008. Alasannya karena anggota Dewan punya konstituen di daerah sehingga waktunya terbagi. Alasan ini dinilai mengada-ada.

Setelah pemerintah menurunkan harga BBM, Fraksi Demokrat mengusulkan hak angket BBM dihentikan. FPDIP selaku oposisi menolak mentah-mentah usulan tersebut. Penolakan ini ternyata memperoleh dukungan dari Fraksi Golkar yang tengah duduk di kekuasaan.

BK DPR memproses pengaduan Rilune Naudur Paulina Hutauruk terhadap Ketua Komisi V DPR Akhmad Muqowam. Nasib pengaduan ini ditindaklanjuti atau tidak akan diputus Januari 2009.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjadwalkan pengesahan RUU MA  pada rapat paripurna pada 18 Desember 2008. Namun dengan catatan Komisi III telah menyelesaikan semua prosedur yang harus dilalui.