Kinerja DPR untuk menyusun atau merevisi Undang-undang ternyata berjalan lambat dalam catatan Badan Legislasi (Baleg). Setelah ham‎pir 7 bulan bekerja, baru dua UU disahkan DPR, itupun Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini terungkap bahwa kinerja legislasi DPR sangat lambat. Indikatornya, baru dua Undang-Undang yang disahkan selama hampir 7 bulan bekerja, itupun berasal dari Perppu pemerintah periode lalu.

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) hari ini, terungkap bahwa DPR sejak dilantik‎ pada Oktober 2014 atau sudah hampir 7 bulan, belum satupun Undang-Undang yang disahkan kecuali Perpu Pilkada dan Perpu Pemda warisan pemerintah periode lalu.

Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat untuk membahas kinerja DPR terkait penyusunan Undang-Undang. Rupanya hingga masa sidang keempat ini, kinerja legislasi DPR tak memuaskan.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengklaim sudah 27 anggota Komisi II yang menandatangani persetujuan revisi UU Pilkada.

Perjalanan mengupayakan dwi kewarganegaraan masih panjang. Meski sudah masuk Prolegnas, belum ada kepastian kapan RUU tersebut akan dibahas oleh DPR mengingat Prolegnas memiliki rentang waktu 5 tahun (2014-2019).

Akibat ada pro dan kontra terkait revisi UU Pilkada di internal Komisi II DPR, keputusan kini diserahkan kepada masing-masing anggota komisi. Anggota yang setuju revisi dapat tanda tangan untuk mengajukan inisiatif secara perseorangan.

Pemerintah telah menyatakan penolakannya terhadap usulan revisi UU Pilkada. Namun Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengatakan pihaknya menunggu sikap resmi pemerintah itu dalam rapat Badan Legislasi (Baleg).

Wakil ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, mengatakan bahwa revisi UU Pilkada diperlukan karena ada situasi yang tidak diduga yaitu soal Golkar dan PPP itu yang kepengurusannya masih bersengketa di pengadilan.

Dewan Perwakilan Rakyat tetap akan mengupayakan agar Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah serentak direvisi. Revisi dilakukan agar Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan bisa ikut Pilkada.