Setelah mengesahkan Perppu Pilkada menjadi UU, DPR melanjutkan revisi sejumlah poin dalam UU tersebut. Revisi UU Pilkada akan lebih dahulu ditetapkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, kemudian bisa mulai dibahas bersama pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) heran melihat banyak PNS DKI yang selama ini gaya hidupnya mewah. Dia mengatakan barang termewah yang pernah dibelinya adalah baju batik.

Dewan Perwakilan Rakyat akan menjadikan revisi Undang-undang tentang Pilkada langsung dan UU tentang Pemerintahan Daerah sebagai prioritas di tahun 2015 ini. 

‎Dalam rapat kerja Fraksi PKS DPR RI yang digelar hari ini, salah satu tema yang dibahas adalah pertahanan. Pembahasan dalam forum tertutup itu mencuat agar FPKS mengusulkan RUU Bela Negara ata wamil.

DPR mengusulkan 126 rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019. Ada beberapa RUU yang menjadi prioritas, salah satunya adalah revisi UU Pilkada.

Pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019 antara DPR, DPD, dan pemerintah dimulai. Pemerintah pun mengusulkan 84 RUU yang akan dibahas di DPR hingga 2019 mendatang.

Badan Legislasi DPR mengadakan rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly dan DPD untuk membahas program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019. Yasonna menuturkan bahwa pemerintah dan lembaga tidak egois dalam mengajukan RUU yang akan dibahas.

Fraksi Partai Demokrat mengingatkan revisi UU Pilkada yang sebelumnya Perpu tidak menyinggung kembali sistem pemilu langsung oleh rakyat.

DPD melakukan walk out dan mengancam UU MD3 nantinya bisa dibatalkan karena tak melibatkan DPD. Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan DPD sudah dilibatkan dalam tahapan pembahasan sebelumnya.

Penutupan masa sidang DPR dalam rapat paripurna hari ini menyisakan satu tugas yaitu revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ‎(MD3). UU MD3 akan disahkan pada hari ini juga.