MK menyatakan kewenangan mengelola pertambangan ada di pemerintah pusat. Hal ini menampik permohonan Pemkab. Kutai Timur yang meminta diberi kewenangan memberikan izin pertambangan.

Para pengusaha tambang batubara skala kecil dan menengah khawatir dengan rencana pemerintah menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) di tahun ini. Kenapa?

Pemerintah terus mengupayakan percepatan renegoisasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Pembayaran royalti emas Freeport bakal dinaikkan dari 1% menjadi 3%.

Komisi VII DPR menduga ada pelanggaran prosedur oleh perusahaan tambang di Bima. Komisi VII pun itu akan mengecek izin perusahaan tambang di Bima.

Sampai saat ini pemerintah masih terus bernegosiasi dengan Freeport terkait renegosiasi kontrak tambang.

Komisi VII DPR berencana mengagendakan studi banding ke luar negeri jika pembahasan RUU Migas sudah memasuki tahapan yang krusial dan membutuhkan perbandingan negara lain pada masa sidang depan.Saat ini kebutuhan kunker ke luar negeri beluim disetujui pimpinan DPR karena opini publik.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengingatkan agar pemerintah tak tergiur dengan lobi-lobi asing terkait larangan ekspor bahan tambang mentah mulai 2014.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyuarakan adanya praktik jual beli pasal Undang-undang di DPR. Fenomena ini dinilai akibat tidak dipikirkannya kepentingan nasional.

PP Muhammadiyah angkat bicara soal permasalahan pelik di bumi Papua. Secara tegas, Muhammadiyah menolak adanya eksploitasi pihak asing atas sumber daya alam Indonesia di Papua.

Kementerian ESDM berencana membuat aturan kewajiban alokasi pasokan mineral untuk dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di akhir tahun.