Berbeda dengan FPAN dan FPDIP, FPKS DPR menolak pembatalan kunjungan kerja ke luar negeri sebagai bentuk tanggap bencana. FPKS tak mau agenda penyusunan UU di DPR terhambat oleh hal yang bukan tanggungjawab DPR.

Negara tujuan studi banding DPR tidak hanya yang kebijakannya berhasil, tapi juga yang produk konstitusinya gagal dilaksanakan di lapangan. Pansus OJK DPR, adalah salah satu contohnya.

Pemerintah berjanji untuk untuk menjalankan komitmennya melakukan penghematan anggaran. Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta tidak lagi mengadakan seminar di hotel-hotel mewah.

Solusi tepat urbanisai dengan melakukan modernisasi pedesaan. Konsep modernisasi pedesaan ini merupakan metode pembangunan daerah pedesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa menjadi lebih makmur dan maju.

Anggota DPR diminta tak membawa keluarga dalam studi banding, dan tidak lama-lama berada di luar negeri. Selain itu juga untuk menghemat anggaran bukan untuk jalan-jalan.

Sejumlah pihak menduga kunker semacam ini hanya akal-akalan anggota DPR untuk plesir ke luar negeri. Bukan sekali ini saja studi banding menjadi bahan kritikan tajam. Sejak zaman Orde Baru kegiatan studi banding telah menuai citra negatif.

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 100 SDM non PNS guna meningkatkan efektivitas kerja di bidang pengawasan pasar modal.

Ketua DPR Marzuki Alie protes anggota DPR yang studi banding ke luar negeri dituding memakan uang negara. Meski benar dibiayai negara, tapi perjalanan ke luar negeri itu demi tujuan baik.

Pemerintah menyetujui rencana studi banding yang akan dilakukan Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DPR RI ke beberapa negara pada bulan Oktober nanti.

Pertamina telah siap untuk melakukan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada kendaraan yang diproduksi di atas tahun 2005 di wilayah Jabodetabek.