Penyidik KPK memeriksa lagi saksi-saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013. Ada 5 saksi yang diperiksa untuk tersangka eks Menag Suryadharma Ali (SDA).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013. Hari ini, KPK memeriksa Mohammad Ali.

Penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) nakal sengaja memperjualbelikan slot batal ganti jamaah haji khusus. Menag disarankan menaikkan biaya pembatalan haji khusus untuk menghentikan praktik ilegal itu.

Praktek jual-beli slot antrean haji khusus oleh PIHK nakal melunturkan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sudah semestinya Kemenag tak memendeng remeh persoalan ini dan melakukan penyelidikan sampai tuntas.

Kementerian Agama diminta untuk lebih memperketat aturan nomor urut anteran haji khusus agar tidak terjadi penyerobotan. Penyelenggara ibadah haji khusus juga harusnya tak boleh berbisnis antrean haji khusus.

Komisi VIII DPR meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Keppres BPIH 2015. Menurut dia Keppres itu juga bisa mengantisipasi munculnya oknum penyerobot antrean.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengetahui modus para penyelenggara ibadah haji khusus nakal yang memperjualbelikan slot batal ganti haji khusus. Semestinya Menag bisa mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghentikan praktik jahat ini.

Dalam daftar calon jamaah haji khusus tahun 2015, terungkap dugaan ratusan jamaah haji dengan nomor porsi besar menyerobot antrean haji. Ketua komisi VIII DPR Saleh Daulay, meminta Kementerian Agama mengklarifikasi masalah tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini. Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) itu diperiksa sebagai saksi untuk Suryadharma Ali (SDA).

Hingga saat ini KPK terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus korupsi dana haji yang menjerat eks Menteri Agama, Suryadharma Ali. Ternyata, KPK sudah memeriksa lebih dari 150 saksi, yang sebagian besarnya adalah pihak swasta.