Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara tentang potensi korupsi di daerah. Dia mengimbau para kepala daerah dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saling mengingatkan.

Putusan hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan gugatan praperadilan Komjen BG ditiru warga Banyumas, Mukti Ali. Ia melayangkan praperadilkan ke PN Purwokerto dan meminta status tersangka dicabut.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada 4 hal permasalahan daerah yang rawan korupsi. Untuk itu menurutnya BPK akan memperbaiki format pertanggungjawaban keuangan daerah untuk mengurangi potensi tersebut.

Polda Kalimantan Barat (Kalbar) telah menetapkan dua anggota DPR Usman Ja'far dari FPPP dan Zulfadhli dari Fraksi Golkar sebagai tersangka dugaan penyelewangan dana Bansos.

Calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti mengaku tak mau berandai-andai soal kemungkinan penghentian kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka.

Jaksa penyidik pada tindak pidana khusus Kejagung menahan 2 tersangka ‎kasus dugaan korupsi penggunaan APBD Kabupaten Cirebon untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tahun 2009-2012. ‎Namun salah satu tersangka yaitu Wakil Bupati Cirebon tidak ditahan.

Tiga tersangka memenuhi pemeriksaan polisi berkaitan perkara dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung tahun anggaran 2012 yang dialirkan ke KSU Bina Mandiri Warga senilai Rp 500 juta. Salah satu tersangka yaitu anggota DPRD Kota Bandung Tatang Suratis.

Seorang Kepala Sekolah SDN di Situbondo dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Situbondo. Dia ditahan karena terbukti menilap dana bantuan sosial.

Anggota DPRD Kota Bandung Tatang Suratis ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar. Dia tersandung kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos. Tatang yang kini menjabat Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Kamis besok.

Kemendagri mengembalikan lagi RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut belum ada hal yang mengarah pada potensi penyelewengan.