DPR menetapkan revisi UU Pilkada menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Dengan begitu, proses revisi ini maju selangkah menjelang target pengesahan yaitu 17 Februari 2015.

Baleg DPR memasukan UU Pemberantasan Tipikor dan KPK dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Anggota F-PDIP DPR RI Masinton Pasaribu meminta publik tak menaruh curiga terhadap rencana revisi tersebut.

Badan Legislasi DPR telah memasukkan 159 RUU ke dalam Prolegnas 2015-2019 dan 37 di antaranya menjadi prioritas di 2015. Di rapat paripurna, para anggota DPR berebut mengusulkan RUU agar masuk ke prioritas 2015.

159 Undang-undang akan masuk ke Prolegnas DPR untuk periode 2015-2019. Salah satu undang-undang yang akan direvisi adalah yang terkait pemberantasan korupsi.

Sebanyak 159 RUU masuk ke dalam Prolegnas 2015-2019 yang akan ditetapkan oleh DPR siang ini. DPR menjamin tidak ada RUU selundupan yang masuk di tengah-tengah sehingga RUU lainnya dikesampingkan.

Revisi UU Pilkada dilakukan dalam waktu singkat dengan target akan disahkan di hari terakhir masa persidangan DPR kali ini yaitu 17 Februari 2015. Menghitung hari jelang deadline, masih banyak poin-poin yang belum disepakati.

RUU Pertembakauan masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019. Meski jadi perdebatan di masyarakat, DPR tetap menjadikan RUU Pertembakauan sebagai prioritas di 2015.

Program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019 akan ditetapkan oleh DPR hari ini. Revisi UU KPK yang pernah diajukan pada periode lalu kini kembali masuk ke dalam Prolegnas.

DPR hari ini akan menggelar sidang paripurna untuk menetapkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019. Sebanyak 159 RUU yang merupakan usulan dari DPR, DPD, pemerintah, dan masyarakat akan dibahas oleh DPR selama 5 tahun ke depan.

DPR, DPD, dan pemerintah telah mengusulkan total 297 RUU ke dalam Prolegnas 2014-2019. Namun jumlah RUU itu akan dipangkas karena maksimal hanya 150 RUU yang akan dibahas selama 5 tahun.