Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir (SB) kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu disebut membuat Jokowi merasa lebih nyaman dan mendapatkan dukungan dari teman yang dipercaya.

Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi satu-satunya petinggi parpol KMP yang hadir di Kongres PDIP. Kedatangan Zulkifli itu diharapkan bisa memberi sinyal yang baik dan menyejukkan situasi politik nasional.

Golkar kubu Agung Laksono mengancam akan mengambil alih FPG DPR pada paripurna perdana DPR besok Senin. Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menegaskan pendukung Aburizal Bakrie tak takut menghadapi ancaman itu.

Setelah mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM, DPP Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono berniat merombak susunan fraksinya di DPR. Sejumlah loyalis Aburizal Bakrie (Ical) pun digeser.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang dipimpin Agung Laksono bakal merombak fraksi serta alat kelengkapan dewan di DPR yang diduduki loyalis Aburizal Bakrie atau Ical. Wakil Ketua Umum Yorrys Raweyai mengklaim perombakan susunan itu mulai akan berlaku pada Senin (23/3).

Bambang Soesatyo Cs terus melempar serangan terhadap Golkar kepengurusan Agung Laksono. Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai meminta agar Bambang dan kawan-kawan tak usah banyak komentar dan lebih baik menunggu pemberhentiannya dari pengurus fraksi di DPR.

Politik legislasi yang berdaya guna akan menjadikan Indonesia negara hukum yang mensejahterahkan. Oleh karena itu diharapkan DPR, DPD dan Presiden meninjau kembali Prolegnas 2015-2019.

Usulan DPRD Jember yang ingin memberlakukan tes perawan sebagai syarat kelulusan siswi menjadi perhatian Menteri Agama Lukman Hakim. Ia mempertanyakan urgensinya memberlakukan peraturan itu dan menyatakan keperawanan adalah urusan pribadi.

Di tengah kemelut antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat kembali berusaha merivisi dua undang-undang menyangkut komisi antirasuah.

Komisi D DPRD Jember mengusulkan adanya tes keperawanan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa jelang pelaksanaan Ujian Nasional. Komisi X DPR RI menolak keras wacana itu karena hal yang bersifat sangat pribadi.