Sikap DPR yang menolak seluruh nama-nama calon hakim agung usulan KY menjadi kasus pertama di Indonesia. DPR menilai hal ini sah-sah saja karena pasca putusan MK hal itu dimungkinkan.

DPR melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah ketiga calon hakim agung pilihan KY. Dalam voting tersebut akhirnya Komisi III DPR menolak ketiga calon itu yaitu Suhardjono, Sunarto dan Anna Maria.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sebetulnya sudah mencium transaksi mencurigakan rekening Akil Mochtar sejak saat pencalonan di DPR. Namun, saat itu tim seleksi tidak meminta catatan transaksi Akil ke PPATK.

DPR tetap akan melakukan fit and proper test tiga calon hakim agung, Maria Anna Samiyati, Suhardjono dan Sunarto. Padahal MK memutuskan DPR tidak lagi berwenang menyeleksi calon.

Komisi III DPR bersiap melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung. Jadwalnyapun sudah ditentukan untuk menguji 3 calon yang disodorkan KY.

KY meloloskan 4 nama menjadi panel ahli yang akan menyeleksi orang menjadi hakim konstitusi. Selain 4 nama tersebut, KY masih menunggu 3 nama lagi masing-masing dari DPR, MA dan Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang memangkas kewenangan DPR untuk menyeleksi calon hakim agung. Anggota Komisi III Martin Hutabarat menyambut baik putusan tersebut.

Tak mau kejadian terulang, Wali Kota Ridwan Kamil melaunching situs sabilulungan.bandung.go.id. Lewat situs tersebut publik bisa mengetahui semua proses penerimaan dana hibah dan bansos.

"Saya dari awal katakan, sosilisasinya minim. Jujur saya tidak tahu (aturan kampanye -red). Itu (pidato -red) spontan, tidak seperti kampanye," kata Ketum Dewan Pimpinan Nasional PKPI, Sutiyoso, di PN Semarang.

Aturan dalam Perpu MK bertujuan memperkuat dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengadilan konstitusi tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikut ini substansi dari produk hukum baru tersebut.