Sistem dan infrastruktur IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu tak bisa dibuat sembarangan. Namun jika dilihat secara keseluruhan, bagian mana yang paling kritikal?

Pada Pemilu tahun 2004 lalu, ada seorang hacker yang sukses meretas hasil Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peretas tersebut adalah Xnuxer.

Tim IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau para peretas untuk menghentikan aksinya mengusili situs KPU. Jangan sampai hal ini malah jadi bumerang. Maksudnya?

Pemilihan Presiden yang baru saja kita lalui meninggalkan sebuah kegaduhan. Penyebabnya, hasil rilis dari hitung cepat atau quick count. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan, karena demokrasi tidak diboleh dirusak oleh mereka yang menipulatif dan tidak kredibel dalam bekerja.

Komunitas kampus turut aktif memantau jalannya pilpres 2014. Caranya, dengan menggunakan aplikasi gadget agar kecurangan dan data otentik di lapangan dapat terekam dengan baik.

Petugas KPU wilayah Jakarta Timur melakukan perhitungan rekapitulasi suara hasil Pileg. Saat proses rekapitulasi sejumlah partai melakukan protes karena menilai ada suara yang dihilang.

Latar belakang utama berdirinya sebuah lembaga survei adalah memberikan pendidikan politik terhadap publik melalui penelitian yang obyektif. Menjadikan lembaga survei sebagai tempat utama mencari nafkah merupakan salah kaprah dan berbanding terbalik dengan proses demokratisasi.

Dua hari lagi adalah momen yang bersejarah bagi perkembangan demokrasi kita. Rakyat yang memiliki kedaulatan menggunakan hak-hak politiknya untuk memilih wakil-wakil yang mereka percaya untuk duduk di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR dan DPD.

Joko Widodo menyoroti sistem teknologi informasi milik Komisi Pemilihan Umum jelang pelaksanaan Pileg 2014. Menurut Capres asal PDIP ini, sistem IT KPU saat ini kurang canggih.

Fenomena gerakan pemilu di Indonesia saat ini muncul dengan berbagai gerakan pro demokrasi yang mengambang. Bicara demokrasi banyak lapisan masyarakat yang bingung, bahwa demokrasi disalahgunakan sehingga terjadi paradigma demokrasi tidak mencerminkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, karena sudah hilang rohnya.