Di tengah-tengah wacana mengenai penghapusan pengetatan pemberian remisi untuk koruptor, muncul wacana untuk penghapusan justice collaborator sebagai syarat untuk pemberian remisi. Wacana ini pun sudah menjadi perhatian Menkum Yasonna Laoly.

Komisi III DPR RI berencana mengundang Menkum HAM Yasonna Laoly untuk membahas revisi PP 99/2012 tentang remisi tahanan. Namun Yasonna masih belum bersedia hadir dalam undangan rapat esok hari.

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki tidak mau ikut campur terkait wacana Menkum HAM Yasonna Laoly untuk merevisi PP 99/2012 tentang remisi narapidana termasuk napi koruptor.

Wacana revisi PP tentang remisi napi korupsi yang dilontarkan Menkum HAM bertujuan bahwa pemidanaan hanya pembinaan apakah tepat? Bila pemenjaraan koruptor hanya untuk pembinaan, korupsi akan makin merajalela.

Komisi III DPR awalnya akan memanggil Menkum HAM Yasonna Laoly untuk membahas wacana revisi PP 99/2012 yang mengatur soal remisi narapidana. Namun, rapat itu ditunda karena Yasonna berhalangan.

Menkum HAM Yasonna Laoly melontarkan wacana revisi PP 99/2012 yang mengatur soal remisi narapidana. Wacana tersebut menuai kontroversi karena diprediksi bakal melonggarkan remisi bagi narapidana koruptor.

Surat pembebasan bersyarat Polycarpus Budihari Priyanto digugat ke PTUN Jakarta. Menurut para penggugat dari LBH Jakarta, pembebasan Polycarpus tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat.

KPK tetap berbeda pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait rencana revisi PP no 9 tahun 2012 yang bisa saja melonggarkan pemberian remisi terhadap koruptor. Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyatakan koruptor berbeda dengan para maling ayam.

Staf Ahli Menkum HAM Ma'mun menyatakan Kemenkum dan HAM tetap berencana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentang pembatasan remisi terhadap koruptor. Rencana ini terus ditentang oleh KPK.

Wacana Menkum HAM merevisi PP 99 tahun 2012 dikritisi karena diduga akan melonggarkan pemberian remisi terhadap koruptor. Jika presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana revisi itu, maka bisa bertentangan dengan program Nawa Cita.