Pergantian Jaksa Agung yang akan ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya 'bermasalah' dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji pun memberi komentar.

Tak lama lagi Presiden SBY akan mengganti Hendarman Supandji dari posisi Jaksa Agung. Melihat kondisi internal kejaksaan yang bermasalah selama ini, pemberhentian Hendarman secara normal dinilai sudah cukup bagus.

Delapan isu dibahas oleh Presiden SBY. Mulai dari pergantian Panglima TNI hingga wacana perubahan tempat Ibukota Indonesia. Namun soal skandal menteri-menterinya, justru tidak masuk dalam penjelasan presiden.

Presiden SBY akan menyerahkan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) ke DPR setelah Idul Fitri. Presiden yakin DPR akan menyetujui calon kapolri yang ia ajukan.

Selain pergantian Panglima TNI dan Kapolri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga berencana untuk mengganti Jaksa Agung. Menurut SBY, jabatan Jaksa Agung dimungkinkan berasal dari non karir.

Seperti yang dijanjikan, Presiden SBY akhirnya berbicara di depan publik mengenai isu-isu terkini. Ada 8 isu yang ditanggapi Presiden SBY, termasuk isu kritikan Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di kolom harian Kompas.

Presiden SBY memberi isyarat akan segera melakukan pergantian terhadap tiga pejabat negara, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung. Kapan mereka akan diganti? Belum diketahui pasti. Namun Presiden memberi isyarat, tinggal menunggu waktu saja pergantian tersebut.

Pergantian pucuk pimpinan di institusi Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI segera dilakukan. Presiden SBY menegaskan, pergantian akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto dinilai sebagai dua calon terbaik untuk memimpin KPK. Oleh karenanya, sangat disayangkan jika salah satu dari mereka hanya menjabat selama satu tahun.

Di mata staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana, Jaksa Agung bukanlah anggota kabinet. Sehingga tidak perlu pengangkatan kembali oleh presiden setiap pergantian kabinet.