Sejak akhir pekan lalu, muncul iklan yang menyudutkan capres PDIP Joko Widodo. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memantau dan sedang mengkaji iklan tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan laporan pelanggaran kampanye di media televisi kepada Bawaslu. Ada 3 parpol yang melanggar, yaitu Hanura, Golkar dan NasDem.

Seluruh partai politik melakukan kampanye terbuka hari pertama pada Minggu 16 Maret 2014 lalu. Pada kampanye perdana itu, KPI pusat menemukan 4 partai politik melakukan pelanggaran dalam kampanye melalui televisi.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan pelanggaran iklan kampanye di televisi oleh 10 parpol peserta Pemilu 2014. Temuan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan merekomendasikan pemberian sanksi.

Moratorium iklan politik dan kampanye telah didorong oleh Komisi I DPR. KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP juga menyetujui moratorium ini. Namun Partai Hanura menganggap moratorium itu keterlaluan.

Menyusul desakan Komisi I DPR agar menghentikan sementara tayangan iklan politik di televisi, Bawaslu bersama KPU akan menyurati semua parpol dan media agar sementara waktu tak menampilkan iklan sampai jadwal kampanye yang ditentukan.

Komisi I DPR menyepakati moratorium iklan kampanye politik di televisi. Bawaslu langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan menggelar rapat bersama KPU, KPI, KIP, parpol dan media elektronik hari ini. Bawaslu menyebut moratorium hanya penegasan aturan.

Komisi I DPR mengadakan rapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Bawaslu, dan KPU. Hasilnya, Komisi I mendesak penghentian sementara iklan politik di media penyiaran.

Komisionar KPI Agatha Lily dipanggil oleh Badan Kehormatan (BK) DPR RI terkait dugaan pelecehan terhadap dirinya oleh Komisi I. Ketua BK Trimedya Panjaitan menyatakan akan mempertemukan pihak-pihak terkait kasus tersebut.

Komisioner KPI Agatha Lily yang diduga dilecehkan empat anggota Komisi I telah diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR. Usai diperiksa, Agatha kembali menegaskan tak merasa dilecehkan anggota Komisi I.