PDIP akan tetap meminta penjelasan Mayjen TNI (Purn) Sutiyoso  soal peristiwa Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996.

Keputusan Menkum dan HAM Yasonn‎a Laoly dianggap mengintervensi urusan internal partai politik, dalam hal ini PPP dan Partai Golkar. Maka Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyimpulkan pemerintahan Presiden SBY lebih kuat dibanding pemerintahan Presiden Jokowi.

Koalisi Merah Putih (KMP) galau menyikapi pengakuan Kemenkum HAM terhadap Golkar Agung Laksono dan PPP Romahurmuziy. Berulang kali KMP berkumpul dan memberi pernyataan bersama.

Ketum Hanura Wiranto menutup Munas II partainya. Dalam pidato politiknya, Wiranto membakar semangat kader dengan menceritakan pujian KIH untuk kader Hanura.

Presiden Jokowi telah dua kali mengeluarkan pernyataan untuk meredam perseteruan KPK-Polri. Pernyataan terakhir adalah dengan memanggil tokoh-tokoh senior untuk memberikan pertimbangan.

Bertemu Komisi II DPR, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung mencurahkan semua kegeramannya sebagai wakil rakyat Jakarta. Lulung tak hanya mengkritik Basuki Tjahaja Purnama, tapi juga Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Pimpinan DPR tandingan diproklamirkan kubu koalisi Indonesia Hebat (KIH). Mereka tak terima dengan aksi 'sapu bersih' koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan. Gonjang ganjing politik di Senayan semakin runyam. 

Sejak sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu yang mengesahkan UU Pilkada, sebagian besar aktivis, akademisi dan masyarakat umumnya merasa khawatir mengenai masa depan demokrasi lokal.

Sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9/14) dini hari telah mengonfirmasi bahwa pemimpin-pemimpin lokal kelak tidak akan lagi dipilih rakyat. Paripurna memberitakan bahwa pemilihan demokratis akan bergeser pada pemilihan oligarkis, bahkan elitis.

Eskalasi politik internal Partai Golkar pasca perhelatan politik nasional 2014 semakin mengalami peningkatan. Suhu memanas akibat silang pendapat tentang eksistensi dan arah Partai Golkar ke depan.