Melawan korupsi tak cukup hanya dengan tekad. Harus dibangun sistem agar tak ada peluang melakukan korupsi, termasuk dalam bidang politik.

Hingga saat ini, Presiden SBY belum menentukan jaksa agung definitif pengganti Hendarman Supandji. Demi mempercepat keputusan terhadap Bibit dan Chandra, jaksa agung harus segera dipilih.

KPK kembali menegaskan siap mengusut kasus dugaan rekayasa yang menimpa Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Siapa pun pihak yang terlibat akan diusut selama buktinya kuat.

Saat kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah mencuat, Komjen Pol Susno Duadji masih menjabat sebagai kabareskrim. Banyak hal yang bisa diungkapkan Susno, termasuk soal kemungkinan adanya rekayasa di tubuh Polri.

KPK memberi sinyal akan menyelidiki dugaan rekayasa terhadap kasus Bibit dan Chandra. Jika itu dilakukan, semua pihak yang terlibat perlu diperiksa, termasuk mantan kapolri Jenderal BHD.

Bukan rahasia lagi kalau kasus Bibit-Chandra direkayasa. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto pun mengungkapkan hal itu. Sayangnya Bibit enggan menyebut siapa perekayasa.

Presiden SBY harus segera memberikan arahan yang jelas agar kasus Bibit-Chandra segera tuntas pasca putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Kejagung atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dua pimpinan KPK itu.

Anggota DPR maupun DPD sudah kehilangan akal sehat karena sibuk lakukan kunjungan ke luar negeri. Padahal saat ini 31,02 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Usulan dana yang diajukan oleh Dewan Pembangunan Daerah (DPD) untuk pembangunan desa dinilai tidak terlalu bermasalah seperti dana aspirasi yang diajukan DPR. Karena sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan rakyat di daerah, DPD memang lebih berhak.

Kantor kementerian PDT akan menghadapi 2 aksi unjuk rasa di awal pekan ini. Massa yang datang, berasal dari Jaringan Pemuda Antikorupsi dan Aliansi Paguyuban Masyarakat Tertinggal.