Penerapan pilkada asimetris yang mempertimbangkan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah ternyata masih luput dari daerah khusus yang bersifat kepulauan.
Hitungannya tak lagi memasukkan unsur inflasi dan hanya menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah, tak lagi nasional. Sementara Papua ekonomi daerahnya minus.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.