Sekretaris MA Nurhadi sempat mengajukan penambahan anggaran Rp 500 miliar kepada DPR untuk periode belanja 2012. Namun DPR hanya mengabulkan Rp 405,1 miliar. Buat apa saja alokasi itu?

Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, mengingatkan dampak buruk yang mungkin timbul untuk MA akibat belum dilaporkannya kekayaan PNS nomor 1 di lingkungan MA itu. Nurhadi bisa membuat citra MA sebagai lembaga tinggi negara tercoreng.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi belum juga melaporkan kekayaannya ke KPK hingga hari ini. Padahal sebagai pejabat negara Nurhadi wajib menyetor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliknya ke KPK.

Sikap Sekretaris MA Nurhadi yang tidak melaporkan kekayaannya ke KPK membuat orang bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. "Jangan-jangan ada praktik pembiaran," kata Emerson.

Kekayaan Sekretaris MA Nurhadi hingga hari ini belum dilaporkan ke KPK. Oleh sebab itu, ICW mendesak Nurhadi untuk melaporkan kekayaannya maksimal sebulan ke depan.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi belum juga memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Ketua KPK Abraham Samad mengatakan akan memeriksa harta kekayaan Nurhadi.

Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil berbicara soal laporan harta kekayaan pejabat MA. Namun Ahmad Kamil enggan mengomentari secara spesifik soal LHKPN Sekretaris MA Nurhadi.

Ditemui di Hotel Peninsula Manado, Sulawesi Utara, Nurhadi menolak berbicara.

Pernah membayangkan berapa ribu lembar yang dihabiskan jika mengadakan rapat kerja yang diikuti oleh lebih dari dua ribu orang? Nah, MA telah menghapus penggunaan kertas yang boros untuk kedua kalinya.

Hingga saat ini Sekretaris MA Nurhadi masih enggan menemui wartawan. Ketika dikejar wartawan di Hotel Peninsula, Manado, eh... Nurhadi tetap saja menghindar.