Penghargaan terhadap hakim agung yang lebih rendah dibanding yang didapat PNS oleh MA dikritik oleh institusi peradilan sendiri. Gayus Lumbuun menuding karena kebijakan anggaran tidak transparan.

Hakim agung merasa menjadi warga kelas dua di institusi MA sedangkan PNS menjadi kelas pertama. Padahal, organ utama MA adalah hakim agung dan PNS hanya penunjang.

Sekretaris MA Nurhadi mempersilakan keuangan MA diaudit oleh eksternal. Hal ini menanggapi permintaan hakim agung Gayus Lumbuun yang menilai ada ketidaktransparansian.

"Saya nggak peduli, saya labrak betul (Gayus Lumbuun) karena saya clean. Saya jamin satu rupiah pun saya tidak punya pikiran untuk main-main terutama dalam anggaran," kata Nurhadi.

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bojonegoro, Prihadie, akhirnya mendekam di balik jeruji besi. Warga Jalan Hos Suharso ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas DPRD 2006-2007 Rp 13,2 miliar.

Praktik pengelolaan keuangan MA yang tidak transparan diakui sendiri oleh hakim agung Prof Gayus Lumbuun. Dengan tegas dia meminta instansi di luar MA segera mengaudit keuangan MA.

Jabatan hakim agung adalah jabatan luhur dan mulia. Tetapi di institusinya sendiri, hakim agung malah menjadi warga kelas dua. Ada pun warga kelas satu malah dipegang oleh PNS MA. Duh!

Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok menggelar tes urine bagi para hakimnya. Tes itu untuk mengetahui apakah para hakimnya sebagai pecandu narkoba atau tidak.

Nasabah Antaboga yang juga mengklaim sebagai nasabah Bank Mutiara (eks Bank Century) mempertanyakan kembali komitmen pemerintah dalam hal pembayaran dana nasabah.

Bank Mutiara menilai ada fakta hukum yang terlewatkan dalam kasus gugatan 27 nasabah reksadana Antaboga yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA).