Komisi II DPR dipastikan menyetujui RUU Paket Politik menjadi inisiatif pemerintah. RUU Paket terdiri dari RUU Parpol, RUU Susduk, RUU Pemilu, dan RUU Pilpres.

Pemerintah menargetkan 9 paket RUU Politik untuk ditetapkan menjadi UU pada 2007 mendatang. Sebagian RUU itu merupakan pemisahan dari UU sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf bersama Komisi II DPR membahas sejumlah RUU tentang Pemilu secara tertutup di kantor Depdagri.

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu butir yang diusulkan adalah kesejajaran posisi KPU dengan Panwaslu.

DPR AS meloloskan RUU yang mengatur penahanan, perlakukan, proses hukum terhadap tersangka teroris. Partai Demokrat tidak dapat membendung dukungan Partai Republik terhadap RUU yang dikritik melanggar HAM ini.

Pemerintah menargetkan akhir November 2006 RUU Penyelenggaraan Pemilu sudah bisa diundangkan sehingga pemilihan anggota KPU dapat dilakukan mulai Desember 2006 hingga Januari 2007.

Depdagri kini mulai menggarap konsep RUU Penyelenggara Pemilu (PP) yang disampaikan oleh DPR. Depdagri akan menyiapkan pandangan umum dari pemerintah mengenai konsep tersebut.

Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto meminta jajarannya untuk mensosialisasikan masalah peradilan umum bagi prajurit TNI. Agar ekses negatif tak terjadi.

Tidak tahan dirinya menjadi sasaran tembak terus menerus, Menkum HAM Hamid Awaluddin meminta mantan rekannya di KPU Daan Dimara membeberkan bukti atas tuduhan sumpah palsunya.

Reshuffle bukan satu-satunya cara memperbaiki kinerja kabinet. Refresh kabinet dinilai lebih baik dibandingkan dengan reshuffle kabinet.