Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD), dan KPK gagal bertemu, Kamis (17/12/2009) lalu. Hendarman mengaku siap hadir ke KPK pekan depan.

Mengapa KPK dan sejumlah aktivis antikorupsi begitu menentang RPP Penyadapan? Alasannya sederhana, aturan itu memberikan kewenangan yang cukup luas pada sejumlah pejabat hingga kemungkinan bocor besar terjadi.

Menkominfo Tifatul Sembiring menjelaskan pernyataannya terdahulu soal rencana mempensiunkan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution. Maksud Tifatul adalah mempensiunkan buyung sebagai 'abang', bukan sebagai anggota Wantimpres.

Kontroversi RPP Penyadapan masih terus terjadi. Secara hukum, menurut mantan Ketua MA Bagir Manan, penyadapan tidak diperbolehkan. Karena itu penyadapan perlu dibatasi sehingga diperlukan adanya aturan.

Pro-kontra RPP Penyadapan terus berlanjut. Meski banyak kritikan, namun ada juga pihak yang setuju dengan keberadaan RPP tersebut. Menurut Ketua MA, RPP penyadapan boleh saja, asal sesuai UU.

Ketua DPP PKS Mafhudz Siddiq belum tahu perihal percekcokan di media antara Menkominfo Tifatul Sembiring dan anggota Wantimpres Andnan Buyung Nasution. Ia justru mengetahui dari wartawan yang mewawancarainya.

Pria yang pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial seputar cicak vs buaya ini, membela Tifatul yang merupakan mantan bosnya di DPP PKS.

RPP Penyadapan dinilai hanya bisa diterapkan untuk Kejagung dan Polri. Sedangkan KPK sudah memiliki UU yang memberinya wewenang untuk menyadap.

Adnan Buyung Nasution kecewa dengan sikap Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Tifatul diminta untuk mendengarkan nasihat senior. Jika tidak, maka Tifatul akan dianggap orang sebagai pembantu koruptor.

Pernyataan kontroversial  Tifatul akan mempesiunkan Buyung, boleh jadi sekadar kelakar. "Tidak bisa berseloroh begitu saja. Presiden pun nggak berani bicara seperti itu, apa dia lebih tinggi dari presiden?" kata Saldi Isra, pakar hukum tata negara.