Pemerintah optimistis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat segera dilaksanakan. Pembahasan RUU OJK saat ini telah selesai hingga 90%.

Menkeu Agus Martowardojo mengaku sudah membangun 'jembatan' dengan DPR RI terkait penyelesaian RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah rapat 'rahasia' di Hotel Aryaduta kemarin malam.

Panja OJK tetap menggelar rapat di Hotel Aryadhuta meski diimbau oleh pimpinan DPR agar rencana itu dibatalkan. Rupanya, suasana yang lebih tenang menjadi alasan mereka tetap memilih hotel sebagai tempat rapat.

Panja RUU Otoritas Jasa Keuangan bersikukuh untuk menggelar rapat di Hotel Aryaduta. Keputusan tersebut disesalkan, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Pimpinan DPR sudah meminta agar rapat-rapat Dewan menggunakan fasilitas DPR. Namun Panja RUU Otoritas Jasa Keuangan tetap ngotot menggelar rapat di hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat.

Panitia Kerja RUU Otoritas Jasa Keuangan Komisi XI DPR akan menggelar rapat di hotel mewah. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mendesak agar seluruh badan kelengkapan DPR menggelar rapat-rapat kerja rutin di gedung DPR saja.

"Saya serukan untuk gunakan fasilitas di Gedung DPR, tidak perlu di hotel," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

DPR memang hobi menggelar rapat di hotel mewah. Kali ini, Panja RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Komisi XI DPR menggelar rapat di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. Berapa pasal yang dibahas? Cukup satu saja.

Bank Indonesia (BI) lagi-lagi mengungkapkan kecewaannya terhadap DPR dan pemerintah. Setelah sebelumnya terkait RUU Mata Uang kali ini masalah RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah dan DPR masih belum sepakat dalam pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menkeu masih ingin memasukkan wakil pemerintah dalam Dewan Komisioner OJK.