Perseteruan DPRD DKI dan Gubenur DKI Basuki T Purnama terkait Rancangan APBD 2015 masih terus berlangsung. DPRD mengkritik sejumlah alokasi anggaran yang dinilai tak sesuai penanganannya.

Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah hadir sebagai saksi sidang bansos Pemprov Banteng dengan 7 terdakwa. Ia disambut ratusan pendukung. Di dalam sidang, ia dicecar soal pemotongan dana hibah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Polda Kalimantan Barat (Kalbar) dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pemanggilan itu meminta keterangan terkait penetapan tersangka korupsi dua anggota DPR Usman Jafar dan Zulfadhli. 

Kementerian Dalam Negeri telah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI secara terpisah. Dalam pertemuan dengan Ahok, Kemendagri menyoroti anggaran-anggaran bernilai triliunan yang perlu dialihkan ke anggaran lain.‎

Kemendagri telah mengevaluasi APBD DKI 2015. Ditemukan sejumlah keanehan, salah satunya soal anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp 20 triliun.

Jaksa penyidik pada tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di rumah dinas Wakil Bupati Cirebon, Tasiya Soemadi. Penggeledahan itu terkait ‎kasus dugaan korupsi penggunaan APBD Kabupaten Cirebon untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tahun 2009-2012.

Terinspirasi putusan Sarpin Rizaldi, pedagang sapi di Banyumas, Mukti Ali mengikuti langkah Komjen BG. Mukti menggugat Polres Banyumas atas penetapan tersangka dirinya di kasus korupsi,

Zulfadhli anggota DPR menolak diperiksa terkait korupsi Bansos di Kalimantan Barat (Kalbar). Zulfadhli meminta agar polisi melengkapi izin dari mahkamah kehormatan dewan (MKD). 

Anggota DPR Usman Jafar tak memenuhi panggilan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Politisi PPP itu diperiksa terkait dana Bansos. 

Seorang pedagang sapi Mukti Ali tidak terima dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi. Ia pun menggugat Polri lewat jalur praperadilan. Berharap Sarpin effect.