detikNews

Fraksi PD Dukung Dana Aspirasi DPR Rp 11,2 T, Ini Penjelasan Ibas

Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik habis dana aspirasi DPR yang jumlahnya mencapai Rp 11,2 triliun.

Selasa, 23 Jun 2015 15:32 WIB

detikNews

Interupsi Tolak Dana Aspirasi, Fraksi NasDem Disoraki di Paripurna

NasDem secara tegas menolak dana aspirasi, tapi mendapat sorakan di paripurna DPR.

Selasa, 23 Jun 2015 15:08 WIB

detikNews

Baleg: PDIP, NasDem dan Hanura Tolak Aturan Dana Aspirasi Rp 11,2 T

Tiga Fraksi di DPR yakni PDI Perjuangan, NasDem dan Hanura menyatakan menolak pengesahan draf peraturan dana aspirasi DPR.

Selasa, 23 Jun 2015 13:58 WIB

detikNews

Soal Program Dapil, Taufik Kurniawan: Aspek Hukum Harus Kita Pegang

Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Taufik Kurniawan mengapresiasi kesediaan KPK memberikan masukan.

Selasa, 23 Jun 2015 13:02 WIB

detikNews

Ketua DPR: Waktu Reses Dikurangi Jadi 3 Minggu

 DPR akhirnya bersepakat untuk mengurangi masa reses yang semula sebulan menjadi 3 minggu. 

Selasa, 23 Jun 2015 10:02 WIB

detikNews

DPR Gelar Paripurna Sahkan Peraturan Tentang Dana Aspirasi

Peraturan tentang dana aspirasi akan disahkan hari ini dalam rapat paripurna di DPR.

Selasa, 23 Jun 2015 09:24 WIB

detikNews

Ketua DPR: Revisi UU KPK akan Dibicarakan dengan Polri dan KPK

Ketua DPR Setya Novanto menyebut usulan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK harus dibahas bersama KPK dan Polri.

Minggu, 21 Jun 2015 20:50 WIB

detikNews

Baleg DPR: Kalau Revisi UU KPK Ditarik, Berarti Yasonna Main-main

Namun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menyebut Menkum HAM Yasonna Laoly main-main bila rencana itu ditarik.

Sabtu, 20 Jun 2015 10:07 WIB

detikNews

Baleg DPR: Presiden Jokowi Harus Tegur Yasonna Soal Rencana Revisi UU KPK

Menanggapi itu Badan Legislasi DPR masih menganggap bahwa dorongan revisi UU KPK berasal dari pemerintah.

Sabtu, 20 Jun 2015 09:37 WIB

detikNews

KPK Minta Revisi UU Ditunda, Ketua DPR: Kita Serahkan ke Baleg dan Pemerintah

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ditunda. Apa tanggapan Ketua DPR?

Jumat, 19 Jun 2015 11:04 WIB