SP PLN mensinyalir ada skenario besar yang ingin melakukan swastanisasi terhadap PLN. Upaya itu sebagai bagian dari kapitalisme global.

20 DPW PKB muktamar Surabaya (versi Cak Anam) menolak pendirian PKNU. Padahal, pendirian PKNU diprakarsai Choirul Anam (Cak Anam) dan Idham Chalid.

Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu versi pemerintah dinilai memiliki kelemahan konsistensi logika yang mendasar terutama mengenai keberadaan KPUD.

Dalam usulan RUU Penyelenggara Pemilu yang diajukan pemerintah, terdapat hal-hal yang dianggap mengebiri Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemerintahan SBY-JK dinilai gagal mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Apalagi indeks kedua item tersebut belum turun.

Komisi II DPR dipastikan menyetujui RUU Paket Politik menjadi inisiatif pemerintah. RUU Paket terdiri dari RUU Parpol, RUU Susduk, RUU Pemilu, dan RUU Pilpres.

Pemerintah menargetkan 9 paket RUU Politik untuk ditetapkan menjadi UU pada 2007 mendatang. Sebagian RUU itu merupakan pemisahan dari UU sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf bersama Komisi II DPR membahas sejumlah RUU tentang Pemilu secara tertutup di kantor Depdagri.

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu butir yang diusulkan adalah kesejajaran posisi KPU dengan Panwaslu.

DPR AS meloloskan RUU yang mengatur penahanan, perlakukan, proses hukum terhadap tersangka teroris. Partai Demokrat tidak dapat membendung dukungan Partai Republik terhadap RUU yang dikritik melanggar HAM ini.