Sutan Bhatoegana mendorong CCTV di lingkungan DPR harus diarahkan untuk memantau kehadiran anggota DPR. Anggota DPR yang ketahuan membolos rapat harus dipotong gajinya Rp 2 juta per hari.

Sebentar lagi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur keanggotaan DPR sampai kode etiknya. Revisi UU yang lebih dikenal dengan istilah singkat MD3 ini, harus dijadikan momentum untuk perbaikan kinerja DPR.

Semua gedung di komplek DPR Senayan dilengkapi dengan CCTV. Pimpinan DPR berhak membuka data CCTV tersebut jika memang diperlukan.

Fraksi PKS merasa belum membutuhkan CCTV di ruang fraksinya. PKS yakin para anggotanya tidak akan bertingkah aneh-aneh.

Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana menolak jika dirinya disebut mangkir dari panggilan KPK. Sutan mengaku sudah mengirim surat balasan kepada KPK terkait pemanggilan dirinya. 

PDIP setuju pemasangan CCTV di ruang-ruang publik yang ada di DPR. Namun, untuk pemasangan di ruang-ruang privat fraksi atau anggota, PDIP berharap ada pembicaraan lebih lanjut.

Selain Fraksi Partai Demokrat dan Golkar, CCTV juga terpasang di sekretariat Fraksi PPP. Alasan utamanya adalah untuk keamanan.

Wasekjen Partai Demokrat (PD) setuju dengan usulan anggota DPR bolos 3 kali dipecat. Menurutnya, sebelumnya pun PD sudah punya aturan ketat mengenai kehadiran anggota fraksinya.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo, setuju dengan usulan agar anggota DPR yang tiga kali absen di paripurna dipecat. Sebab, rapat paripurna DPR adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang membutuhkan kehadiran anggota DPR.

Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana menyayangkan adanya anggota fraksinya yang protes dengan pemasangan CCTV di ruangannya. Menurut Bhatoegana, tak ada yang perlu ditakuti.