Fraksi PAN menolak interpelasi moratorium remisi koruptor. Sebab, interpelasi moratorium remisi dipandang tidak substansial. PAN yakin masih ada solusi lain yang bisa dipilih.

Selalu saja ada kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR oleh KPK. Tak heran, pengajuan interpelasi tentang pengetatan remisi koruptor oleh Kemenkum HAM, banyak yang mengendus ada udang di balik batu, alias ada maunya. Nah, kasus-kasus korupsi apa saja yang menjerat anggota DPR?

Penghentian remisi terhadap terpidana korupsi dilawan anggota dewan Komisi III dengan cara interpelasi. Ruhut Sitompul yang partainya menolak interpelasi, heran terhadap kawan-kawannya yang mengajukan keberatan itu.

Sebanyak 86 anggota DPR mengajukan interpelasi (meminta penjelasan) tentang pengetatan remisi koruptor yang dirilis Kemenkum HAM. Langkah wakil rakyat itu dinilai sebagai upaya melindungi koruptor sebagai korban kebijakan itu.

Sebanyak 86 anggota DPR mengajukan interpelasi penolakan pengetatan remisi koruptor dengan alasan melanggar HAM. Apa yang dilakukan beberapa anggota DPR ini mendapat sorotan dan memunculkan anggapan DPR pro koruptor.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra SH, menolak adanya interpelasi pengetatatan remisi bagi koruptor. Menurut Indra, langkah tersebut dapat menghilangkan semangat pemberantasan korupsi.

Partai Demokrat (PD) meminta semua partai koalisi menolak interpelasi pengetatan remisi koruptor. Bagi PD, interpelasi ini jelas sangat tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

FPD dan FPAN tidak mendukung pengajuan hak interpelasi moratorium remisi bagi napi koruptor. Anggota kedua partai tersebut tidak termasuk dalam 86 anggota DPR RI yang menandatangani surat pengajuan hak interpelasi.

86 Anggota DPR resmi mengajukan interpelasi penolakan pengetatan remisi koruptor ke Pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ikut menandatangai interpelasi tersebut.

Menkum Amir Syamsuddin menyatakan tak akan banding terhadap putusan PTUN terkait kebijakan pengetatan remisi bagi napi koruptor. Namun FPD menyarankan tetap banding.