BI mewajibkan seluruh instansi jasa pengiriman uang harus berbadan hukum Indonesia, untuk nenghindari 'kenakalan' bank 'memutar' dana itu sebelum akhirnya mentransfer dana ke rekening yang dituju.

BI mengungkapkan kenaikan GWM valas dari 5% menjadi 8% per awal Juni 2011 ternyata memberikan kontribusi besar terhadap cadangan devisa RI.

BI mewajibkan perusahaan pengiriman uang asing berbadan hukum Indonesia dan memperoleh ijn dari BI sebagai sinkronisasi PBI dengan Undang-Undang Transfer Dana.

Bank Indonesia (BI) tengah melakukan kajian untuk mewajibkan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) di Indonesia berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas).

BI melakukan kajian untuk membatasi posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri hingga cuma 10% dari modal. Kajian dilakukan agar perbankan lebih berhati-hati.

BI telah merampungkan 'ujian ulang' atas para petinggi Citibank. Hasilnya, ada yang tidak lulus dan terancam kena sanksi tidak boleh menjadi pejabat bank itu lagi.

BI membatasi transaksi dengan menggunakan e-Money maksimal Rp 5 juta. Kebijakan itu diambil untuk menghindari tindak pidana pencucian uang.

Komisi XI DPR berencana memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta keterangan mengenai dugaan praktek sindikat pembobol sejumlah bank. Termasuk kasus pembobolan deposito milik PT Elnusa di Bank Mega.

BI mencatat dari 52.933 bankir yang wajib bersertifikat manajemen risiko ternyata baru sekitar 39.842 yang telah memiliki sertifikat. Sebanyak 13.000 lebih bankir belum memiliki sertifikat tersebut.

BI mengimbau industri perbankan memantau secara rutin mengenai simpanan milik para pejabat, juga menerapkan Customer Due Dilligent (CDD) dengan pendekatan RBA.